Pembangunan kawasan industri di Indonesia akan mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun ke depan. Hal ini terlihat dari rekomendasi pembangunan kawasan industri baru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan izin prinsip.
“Sampai dengan tanggal 17 Juli 2017, sebanyak 16 perusahaan kawasan industri baru telah kami rekomendasikan dengan total luas sekitar 8.510 hektar,” kata Dirjen PPI Kemenperin, Imam Haryono pada diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Selasa (18/7).
Kawasan industri baru tersebut, di antaranya berada di pulau Jawa, yakni Karawang, Bekasi, Majalengka, Tangerang dan Sidoarjo. Sementara itu, yang tersebar di luar Jawa, antara lain kawasan industri di Ketapang, Penajam Paser Utara, Deli Serdang, Simalungun, Muaro Jambi, dan Gorontalo Utara.
“Dalam periode tahun 2013-2016, telah terjadi penambahan kawasan industri baik dari sisi jumlah perusahaan maupun dari sisi luas lahan,” ujar Imam. Dari sisi jumlah, terjadi peningkatan sebesar 17,56 persen, sedangkan dari sisi luas lahan mencapai 64,67 persen. “Kawasan industri di luar Jawa mengalami peningkatan luas dari 28,01 persen menjadi 42,42 persen pada tahun 2016,” lanjutnya.
Kemenperin juga mencatat, dari 27 kawasan industri yang tengah dipacu pengembangannya, terdapat 23 kawasan yang telah ditetapkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Bahkan, beberapa kawasan industri juga berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Dari 27 kawasan industri tersebut, sebanyak tujuh kawasan sudah mulai beroperasi, 10 kawasan masih tahap konstruksi, dan sisanya 10 kawasan sedang dalam penyelesaian perencanaan,” papar Imam.
Ketujuh kawasan industri yang sudah beroperasi itu mayoritas berada di luar Jawa, meliputi Kawasan Industri Palu, Sulawesi Tengah (status KEK), Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara, Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumatera Utara, Kawasan Industri Dumai, Riau, dan Kawasan Industri Wilmar Serang, Banten.
“Kawasan industri yang sedang dalam tahap konstruksi diperkirakan dalam waktu dua sampai tiga tahun akan siap beroperasi. Sementara itu, kawasan industri yang sedang dalam perencanaan, diperkirakan dalam waktu satu sampai dua tahun ke depan sudah memulai tahap konstruksi,” ungkap Imam.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, pihaknya tengah berupaya menarik investor baik asing maupun dalam negeri untuk melakukan perluasan usahanya ke kawasan industri luar Jawa. Apalagi, kawasan industri tersebut masuk dalam daftar proyek strategis nasional sehingga diprioritaskan pengembangannya.
“Kami fokus mendorong percepatan pembangunan kawasan industri luar Jawa, sebagai salah satu upaya pemerataan ekonomi nasional, termasuk dalam pengembangan industri kecil dan menengah,” ujarnya. Menurut Menperin, pembangunan kawasan industri khususnya di luar Jawa berperan signifikan untuk mengakselerasi cita-cita pemerintah mewujudkan Indonesia sentris.
Dalam beberapa bulan lalu, Menperin beserta pemangku kepentingan terkait melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dan Jepang serta melakukan pertemuan dengan delegasi Tiongkok. Upaya ini untuk menambah investasi masuk di Indonesia. Apalagi, Indonesia berhasil meraih rating investment grade atau layak investasi yang diberikan oleh S&P.
Airlangga menilai, prospek pengembangan kawasan industri di Indonesia masih menjanjikan seiring permintaan lahan kawasan industri yang semakin meningkat. Untuk itu, kawasan industri harus saling terkoneksi dan terintegrasi. “Maka pengelola kawasan industri harus bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul,” jelasnya.
Hingga saat ini, sebanyak 73 perusahaan kawasan industri terdaftar menjadi anggota Himpunan Kawasan Industri (HKI) dengan total area seluas 54.650,52 Ha. “Kawasan industri telah berhasil merealisasikan beroperasinya industri manufaktur di dalamnya sebanyak 9.200 perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3,68 juta orang,” papar Airlangga.
Peran strategis
Sementara itu, Imam menjelaskan, kawasan industri memegang peranan yang cukup strategis dalam mendorong pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur serta upaya dalam menarik investasi dan menyediakan lapangan kerja yang luas.
“Dengan bertambahnya lapangan kerja, maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat dan berdampak pula pada peningkatan pendapatan ekonomi wilayah,” ujarnya. Selain itu, bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan industri, dinilai mampu memacu produktivitas dan menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.
Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa percepatan penyebaran pembangunan industri sudah berada di jalur yang benar dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada tahun 2014, sektor industri di luar Jawa menyumbangkan 16,53 persen dari total PDRB dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 16,84 persen. “Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor industri terus tumbuh di luar Jawa dan memberikan kontribusi yang positif terhadap sektor industri nasional,” ungkap Imam.
Selanjutnya, kontribusi luar Jawa dalam PDB sektor industri pengolahan non-migas menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Bahkan, secara perlahan sektor industri pengolahan non-migas mulai bergeser ke luar Jawa. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kontribusi sektor industri non-migas dari 27,47 persen pada tahun 2014 menjadi 28,06 persen dari total nilai tambah sektor industri nonmigas nasional pada tahun 2016.
“Terus meningkatnya peranan luar Jawa dalam sektor industri, juga didorong semakin meningkatnya investasi ke wilayah tersebut,” kata Imam. Investasi langsung dalam bentuk PMA di luar Jawa dalam periode 2010-216 terus mengalami peningkatan baik dalam bentuk nilai maupun kontribusinya. Total PMA yang masuk ke luar Jawa terus meningkat dari USD13,09 miliar pada tahun 2014 menjadi USD14,19 miliar pada tahun 2016.
“Kontribusinya juga terus meningkat dari 45,89 menjadi 49 persen dari total investasi PMA secara nasional pada periode yang sama,” lanjut Imam. Sementara itu, untuk PMDN nilainya juga terus meningkat dari Rp59,02 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp89,88 triliun pada tahun 2016. Dari sisi persentase juga meningkat dari 37,82 persen menjadi 41,47 persen pada periode yang sama.
Demikian siaran pers ini untuk disebarluaskan.(*)
Jakarta, 19 Juli 2017
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
Website: www.kemenperin.go.id
Email : [email protected]
Twitter : @Kemenperin_RI
