Presiden Joko Widodo menanggapi komentar sejumlah pihak yang menilai bahwa kesepakatan pengalihan saham atau divestasi 51 persen saham Freeport McMoran kepada Pemerintah Indonesia.
Sebagaimana diketahui, proses divestasi saham tersebut dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan perjanjian yang belum mengikat.
Ia menyampaikan bahwa dalam proses pengalihan, hal pertama yang harus dilakukan adalah Head of Agreement (HoA). Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan lainnya.
“Tapi kesepakatan itu perlu saya sampaikan ya, ini proses panjang hampir 3,5 tahun, hampir 4 tahun kita lakukan dan ini alot sekali. Kalau sudah bisa masuk ke head of agreement itu sudah sebuah kemajuan yang amat sangat,” kata Presiden usai memberikan kuliah umum pada Angkatan ke-2 Pendidikan Bela Negara Partai Nasional Demokrat (Nasdem), di Gedung ABN Nasdem Pancoran, Jakarta, Senin (16/7).
Presiden menegaskan bahwa dalam proses penandatanganan tersebut memerlukan waktu yang panjang dan tidak mudah. “Kalau ada kemajuan seperti itu Alhamdulillah patut kita syukuri. Jangan malah sudah ada kemajuan seperti itu masih ada yang ‘ngomong‘ miring-miring,” tukasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui holding industri pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM bersama Freeport-McMoran Inc.
(FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7).
“Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Persnya.
Menurutnya, dalam perjanjian tersebut, INALUM akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dollar AS untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia dan 100 persen saham Freeport-McMoran Inc. (FCX) di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia.
“Para pihak akan menyelesaikan jual beli ini sebelum akhir 2018,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menambahkan, dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka keseluruhan kesepakatan dengan Freeport-McMoran Inc. (FCX), yang meliputi divestasi 51 persen saham, perubahan dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertimbangan Khusus (IUPK) telah dapat diselesaikan termasuk komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
