Seharusnya, tahun 2018 ini, program sertifikasi tanah nasional sudah mencapai angka 126 juta sertifikat. Namun, hingga saat ini, sertifikat yang sudah dipegang oleh rakyat Indonesia baru mencapai 51 juta sertifikat.
“Sebelumnya, setiap tahun pemerintah itu hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat setiap tahun. Berarti butuh 150 tahun baru rampung sertifikat kalau diterus-teruskan,” kata Presiden Joko Widodo saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Provinsi Maluku, di Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Maluku Tengah, Maluku, Rabu (14/2).
Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil untuk mengeluarkan 7 juta sertifikat tanah kepada rakyat selama setahun ini di seluruh Indonesia.
“Tahun kemarin 5 juta sudah keluar. Tahun kemarin 5 juta, tahun ini 7 juta, tahun depan 9 juta. Ini harus diberikan kepada rakyat semua. Kalau tidak kita ramai terus. Ramai masalah sengketa lahan, sengketa tanah,” ujarnya.
Menurut Jokowi, saat ini permasalahan utama soal pertanahan di pelbagai daerah adalah terkait sengketa lahan dan sengketa tanah. Pasalnya, setiap ke daerah, ke provinsi, ke desa, di Sumatra, di Kalimantan, di Sulawesi, sama saja keluhan yang masuk, yaitu masalah sengketa lahan, masalah sengketa tanah.
“Baik masyarakat dengan pemerintahan, ada masyarakat dengan perusahaan, ada masyarakat dengan BUMN, ada masyarakat dengan masyarakat, ada tetangga dengan tetangga, ada juga anak dengan bapak, bapak dengan anak. Karena apa? Belum pegang sertifikat,” ungkapnya.
Khusus di Provinsi Maluku, Presiden Jokowi menjelaskan, dari 2,6 juta bidang baru 14 persen yang tersertifikasi atau 44.550 bidang.
“Ada sebanyak 4.500 penerima sertifikat, dengan rincian dari kota Ambon sebanyal 2.500 penerima dan 2.000 dari Maluku Tengah,” jelas Jokowi.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
