Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil menerapkan pembangunan 17 proyek infrastruktur besar melalui sekema KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha).
“Sudah ada proyek besar Kominfo seperi infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Barat yang sudah selesai dan proyek-proyek lain seperti jalan tol, rumah sakit dan lainnya,” kata Luky dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Efisiensi Anggaran, Meninjau Ulang Proyek Infrastruktur” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Jumat (10/8).
Lucky menegaskan bahwa pembiayaan infrastruktur tersebut sudah tidak bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Karena pihak swasta sudah dilibatkan,” tambahnya.
Ia juga menuturkan bahwa saat ini sedang dilakukan pengembangan KPBU adalah skema availability payment (AP). “Contohnya kita membangun jalan sebesar 100 triliun rupiah, lalu ada biaya pemeliharaannya, maka dengan skema KPBU-AP akan lebih efisien. Karena kita tak membayar di awal, kita hanya membayar cicilan pembiayaan ketika proyek sudah berjalan. Jadi risiko dipindahkan ke kontraktor, kita bayar ketika jalannya sudah digunakan,” tutur Lucky.
Lucky memaparkan bahwa saat ini sedang dilakukan pengurangan impor dan penambahan ekspor. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Karena ada beberapa pembangunan proyek infrastruktur seperti listrik yang memerlukan impor yang tinggi dan kita berusaha menguranginya,” paparnya.
Lucky menegaskan lagi bahwa secara keseluruhan APBN dalam posisi aman. “Kita sudah melapor ke DPR, bisa dilihat dari sisi penerimaan, belanja kita, angka defisit neraca pembayaran kita masih 2,6% dari APBN,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintahan saat ini membuat proyeksi pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan. Pasalnya, saat ini terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur.
“Dibutuhkan dana sebsar 4700 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur selama 5 tahun. Dengan skema pembiayaan baru maka pemerintah tidak lagi tergantung APBN. Ini cara jitu untuk menutupi gap infrastruktur kita,” terang Lucky.
Lucky mengatakan bahwa saat ini dibutuhkan banyak kehadiran investor untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
“Kita memberikan penjaminan, untuk resiko politik agar investor tidak takut masuk kesini,” pungkasnya.
Reporter: Rahmawati Alfiyah
