Jaman, Nasional (6/1) – Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, diperlukan adanya infrastruktur yang mampu menjalin konektivitas di setiap wilayah Indonesia. Berulang kali Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa infrastruktur transportasi yang memudahkan mobilitas orang dan/atau jalan pada akhirnya dapat menurunkan biaya logistik dan produk yang sampai ke tangan konsumen. Hal tersebut sekali lagi ditekankan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai pengembangan program tol laut dengan pos logistik dan jembatan udara di Kantor Presiden, Kamis, 5 Januari 2017.
“Memasuki tahun 2017, saya ingin menegaskan kembali mengenai prioritas pembangunan infrastruktur transportasi yang menjalin konektivitas antarkota, antarkabupaten, antarprovinsi, antarpulau, dan antar wilayah. Khususnya untuk daerah-daerah yang masih sulit terjangkau,” ujarnya mengawali pengantarnya.
Kepala Negara mengingatkan bahwa pembangunan konektivitas tersebut bukan semata membangun infrastruktur transportasi, tapi juga sistem lain yang mengiringinya. Sistem logistik dan distribusi merupakan salah satu yang disinggungnya.
“Itu artinya kita tidak cukup hanya membangun pelabuhan dan bandara. Tidak cukup hanya menyediakan angkutan barang di laut maupun di udara dengan kewajiban mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan daerah perbatasan,” terang Presiden.
Untuk memastikan distribusi barang dapat merata hingga sampai ke daerah-daerah pedalaman, terpencil, dan pulau terluar, Presiden juga meminta agar pembangunan tol laut dan jembatan udara tersebut benar-benar terintegrasi dengan kawasan industri dan sentra logistik.
“Karena saudara-saudara kita di daerah tersebut bukan hanya harus membayar dengan harga yang berlipat, tapi berpuluh kali lipat lebih mahal dengan yang ada di Jawa. Mereka juga sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok,” imbuhnya.
Tak kalah pentingnya, pembangunan program tol laut tersebut juga diminta untuk mampu menggerakkan ekonomi daerah sekitar. Cara yang akan ditempuh pemerintah ialah dengan memberdayakan produk-produk daerah setempat, khususnya daerah terpencil, untuk dapat tersebar ke daerah-daerah lain di seluruh pelosok Tanah Air.
“Tidak hanya membawa barang ke daerah pedalaman, terpencil, dan terdepan, tapi sebaliknya juga harus mampu mengangkut balik barang-barang yang dihasilkan daerah tersebut ke daerah-daerah yang lain di seluruh pelosok Tanah Air,” ucap Kepala Negara yang sekaligus mengakhiri pengantarnya.
Rapat terbatas ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan juga para menteri terkait, diantaranya adalah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. (Rilis)
Jakarta, 5 Januari 2017
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
