Jaman, Musirawas (10/2) – Pemerintah Kabupaten Musirawas diminta tegas terhadap pengalihfungsian lahan pertanian, khususnya sawah menjadi perkebunan kelapa sawit karena bisa mengancam ketahanan pangan daerah dan nasional.
“Sudah ada undang-undang terkait lahan pangan berkelanjutan yang secara jelas melindungi lahan-lahan pertanian, namun itu masih terus dilanggar karena tidak ada ketegasan dalam implementasi dan penegakannya. Perlu ada sanksi tegas,” kata Darsono salah satu petani di Kecamatan Tugumulyo kabupaten Musirawas, Jumat (10/2).
Alih fungsi sawah menjadi kebun kelapa sawit memang menjadi fenomena memprihatinkan di Kecamatan Tugumulyo kabupaten Musirawas seperti di desa M Sitiharjo dan H Wukirsari sudah lebih 10 Hektar lahan berubah fungsi menjadi lahan sawit, Kondisi ini sangat ironis dan bertolak belakang dengan tekad pemerintah daerah mencapai target swasembada beras.
Dilain pihak Rudy Setiyono Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Kabupaten Musirawas berpendapat, alih fungsi lahan pangan untuk perkebunan kelapa sawit mendorong kehancuran identitas Indonesia sebagai negara agraris. Dan melanggar Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pemerintah telah melakukan pengaturan tentang alih fungsi lahan, yaitu perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara akan dikenakan hukuman pidana dan denda yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Foto : Kondisi alih fingsi Lahan Sawah menjadi Lahan Sawit di M Sitiharjo kecamatan Tugumulyo Musirawas.
Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mengamankan lahan pertanian pangan.
“Lahan pangan adalah kebutuhan yang paling utama dalam menyediakan bahan pangan untuk masyarakat Indonesia, sementara kelapa sawit bukan untuk pangan, melainkan untuk ekspor,” tegasnya.(red)
