Kisruh terkait korupsi e-KTP semakin rumit. Mantan ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, menyebut beberapa elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) terlibat dalam korupsi proyek tersebut.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDI P Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar. Bahkan, PDI P menyatakan siap diaudit apabila terkait dengan persoalan tersebut.
“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” katanya di Jakarta, Kamis (22/3).
Hasto menyebut ada upaya yang mencoba membawa persoalan korupsi e-KTP sebagai bagian dari tanggung jawab partai berlambang banteng tersebut.
Ia juga mengamati bahwa kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator.
“Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan,” tegasnya.
Hasto menjelaskan, Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun.
“Kami menjadi oposisi, dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu “dikalahkan”, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone. Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan E-KTP sekalipun,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa Konsepsi E-KTP yang disampaikan PDI Perjuangan berbeda dengan konsep yang ada saat ini. Sistem e-KTP yang diusulkan menggunakan pendekatan integrasi data, bukan pendekatan proyek.
“Yang kami usulkan, E-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan integrasi data antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number,” tandas Hasto.
Hasto menambahkan, sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. “Dengan demikian pada hari H, dan jam ketika sistem tersebut diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi akan mendapatkan kartu single identity number. Itulah konsepsi kami, yang bertolak belakang dengan konsepsi Pemerintah saat itu,” imbuhnya.
Menurut Hasto, seharusnya Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP.
“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan “katakan TIDAK pada korupsi”, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yg akan menilai akar dari persoalan korupsi, termasuk E-KTP,” pungkasnya.
Reporter: Rahmawati Alfiyah
