Selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus bekerja keras membangun negeri. Tidak hanya di Tanah Air, kerja keras itu juga dilakukan di ranah dunia internasional.
Dalam empat tahun terakhir, setidaknya terdapat empat prioritas utama diplomasi Indonesia terkait politik luar negeri yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu), yaitu menjaga kedaulatan NKRI, perlindungan WNI di luar negeri, diplomasi ekonomi, dan peran Indonesia di kawasan dan global.
Terkait menjaga kedaulatan NKRI, misalnya, dalam empat tahun terakhir, diplomasi perbatasan dan intensitas negosiasi perbatasan terus ditingkatkan dan diintensifkan.
Tercatat, sebanyak 129 perundingan perbatasan telah dilakukan pemerintah dan membuahkan hasil perjanjian perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Palau.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia akan bersikap tegas dalam menghadapi gangguan terhadap kedaulatan. “Indonesia tidak akan mundur satu inci pun untuk kedaulatan negaranya, tidak satu inci pun,” tegasnya.
Untuk diplomasi Indonesia di Kawasan Pasifik, berbagai kerja sama juga telah dikembangkan, termasuk kerja sama pembangunan, pembangunan kapasitas, maritim, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana.
Selanjutnya, terkait perlindungan WNI di luar negeri, salah satu upaya yang dilakukan Kemlu secara terus menerus adalah berinovasi mengikuti perkembangan teknologi.
Mulai Januari 2019, Portal Peduli WNI akan diterapkan serentak di seluruh Perwakilan Indonesia di luar negeri, sebagai platform tunggal dan terintegrasi untuk pelayanan dan perlindungan WNI.
Melalui sinergi dan integrasi sistem antarkementerian dan lembaga, Portal Peduli WNI diharapkan menjadi etalase Indonesia Incorporated dalam perlindungan WNI di luar negeri. Dalam pembuatannya, Kemlu bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dan BNP2TKI.
Di bidang ekonomi, Indonesia senantiasa meningkatkan kerja sama dengan pasar-pasar baru, salah satunya adalah Afrika, yang tercermin dari terlaksananya Indonesia-Africa Forum 2018.
Melalui forum yang dilaksanakan selama dua hari pada April 2018 lalu itu, telah disepakati kesepakatan bisnis dengan nilai lebih dari USD 586 juta dan business announcement sebesar USD 1,3 miliar.
Di samping itu, infrastruktur kerja sama ekonomi juga diperkuat dengan penyelesaian negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Aggreement (FTA), dan Preferential Trade Aggreement (PTA).
Kemudian diplomasi ekonomi juga diarahkan untuk membantu ekspansi penjualan produk strategis Indonesia, seperti gerbong kereta dari PT INKA dan pesawat terbang, serta diplomasi melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit juga terus dilakukan.
Adapun yang termasuk capaian diplomasi ekonomi Indonesia, antara lain diselesaikannya Forest Law Enforcement, Governance, and Trade Voluntary Partnership Agreements (FLEGT VPA) dengan Uni Eropa dan pencabutan larangan terbang maskapai Indonesia ke Uni Eropa.
“Indonesia juga senantiasa meningkatkan perannya di kawasan dan global, sebagai wujud kontribusi bagi dunia. Dengan visi Indonesia sebagai global maritime fulcrum (poros maritim dunia), Indonesia terus memperkuat diplomasi maritim,” kata Retno.
Hal tersebut dapat dilihat dari terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama IORA, Our Ocean Conference, dan Indonesia-Africa Maritime Dialogue. Baru-baru ini, Indonesia juga menginisiasi EAS Leaders’ Statement on Combating Marine Plastic Debris pada KTT EAS 2018 di Singapura.
Terkait menjaga stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Kemlu juga dalam beberapa tahun terakhir terus mengembangkan konsep kerja sama Indo-Pasifik, yakni Indonesia bersama negara angota ASEAN secara proaktif menyikapi perkembangan dan perubahan strategi di kawasan.
Memasuki tahun kelimanya, Menlu Retno menilai akan menjadi tahun sibuk bagi diplomasi Indonesia, di mana fokus politik luar negeri akan tercurahkan pada keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB, yang presidensinya akan dipegang Indonesia pada Mei 2019 dan pertengahan 2020.
Selain itu, Indonesia juga secara resmi telah menyampaikan pencalonan sebaga anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan pada tahun ini.
Dengan mengusung prinsip ‘A true Partner for Democracy, Development, and Social Justice’, Indonesia menyatakan siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM.
“Diplomasi tidak lagi hanya didominasi oleh kerja diplomat. Pemangku kepentingan lainnya adalah juga pejuang diplomasi Indonesia. Mari sama-sama bekerja keras untuk bangsa Indonesia yang maju, sejahtera, dan bermartabat,” ujar Retno.
Sumber: https://jpp.go.id
Editor: Puput KJ
