Jamaninfo.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jaringan Kemandirian Nasional JAMAN diusia ke-12 Tahun tepatnya tanggal 15 Agustus 2019 merayakan Ulang Tahun nya. Bertempat Di Gedung Graha Kemandirian Jakarta.
Ketua Umum DPP JAMAN, Iwan Dwi Laksono dalam pidatonya menyampaikan bahwa Agenda besar Pemerintah akan segera dirampungkan adalah revolusi Mental, dan kelanjutan dari Revolusi mental yang dimaksud adalah Mental Pancasila.
Untuk itu fokus pembangunan sumber daya manusia dan penekanan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya Ideologi bangsa.
Mental Pancasila merupakan mental asli bangsa ini, mental yang perlu untuk terus dikembangkan dan dipertahankan dari generasi ke generasi, baik di tingkatan individu maupun sampai level berbangsa, Mental Pancasila adalah benteng bangsa ini dari beragam ekses negatif globalisasi, ekstrimisme dan sebagainya.
Sebagai salah satu organisasi Pemenangan Jokowi, Kami mengusulkan tagline “Mental Pancasila” untuk periode 2019-2024 sebagai kelanjutan tagline “ Revolusi Mental” periode 2014-2019 kemarin.
Indonesia diprediksi akan menghadapi ancaman krisis ekonomi global tahun 2020. Namun ancaman lain yang tak kalah berbahaya dan sudah di depan mata adalah berkembangnya faham radikalisme, esklusivisme.
Tantangan perang di dunia yang terjadi di masa kini dan di masa depan bukan hanya menggunakan senjata nuklir maupun militer, Perang saat ini lebih ke arah perang ideologi, perang dagang, perang budaya, perang cyber atau proxy war dan perang non militer dengan spektrum yang luas serta aktor yang tak tampak, disinilah Pancasila sebagai kekuatan tameng Bangsa Indonesia yang perlu dimunculkan kembali.
Kami sangat prihatin ketika radikalisme terhadap ideologi tertentu yang awalnya masih pada level privat kini sudah merambah masuk ke level publik, dalam artian lain, ketika ideologi yang bertentangan dengan falsafah pendirian NKRI hanya dibicarakan dalam wacana-wacana, kini sudah mulai bergerak memaksakan diri untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.
Bahkan pergerakan mereka justru mulai masuk ke dalam pemahaman aparatur pemerintah, ini sangat membahayakan. Pemerintah harus mengikis habis faham radikalisme yang semakin masif berkembang di Kementrian/Lembaga, termasuk BUMN. Aparat sipil dan Militer serta seluruh pegawai BUMN harus dipastikan bersih dan bertegang teguh setia pada NKRI, Pancasila, dan UUD 45.
JAMAN merekomendasikan adanya program Pendidikan Bela Negara terhadap ASN di berbagai tingkatan. Pemerintah perlu memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memantau aktivitas ASN di luar dinas, termasuk analisis dan penilaian atas keterpengaruhan oleh faham-faham anti Pancasila. Serta tindakan antisipatif, perbaikan dan korektif yang dapat dilakukan.
Misalnya CPNS atau PNS yang ingin promosi jabatan harus melampirkan alamat akun sosial media mereka untuk mengetahui konsep berfikir mereka. Bilamana dalam setiap postingan di akun sosial mereka cenderung anti Pancasila maka menjadi pertimbangan karena tindakan seseorang itu tergantung dari pemikirannya.(Rilis)
