JAMANINFO.COM, Denpasar – Pencabutan Destinasi Syariah bagi Bali yang dilakukan pemerintah, mendapat apresiasi Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN). Ketua JAMAN, Antonius Iwan Dwi Laksono menyebut, Bali merupakan daerah yang memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki daerah-daerah wisata lainnya di Indonesia. Karena Bali memiliki keragaman adat dan budaya.
“Bali itu merupakan salah satu ikon destinasi wisata dunia. Di sini berkumpul wisatawan dari berbagai belahan dunia. Dan di sini sangat memegang teguh adat dan norma agama Hindu,” kata Cak IDL, sapaan akrab Iwan Dwi Laksono.
Karena itulah, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai, tidak pas jika diterapkan wisata syariah di pulau dewata tersebut.
“Kurang tepat jika Keunikan Bali yang mempunyai kecenderungan Bhinneka Tunggal Ika diganti begitu saja, sehingga perlu menghargai keunikan tersebut,” kata alumni Universitas Airlangga tersebut.
Menurutnya, aturan-aturan yang terlalu mengikat akan membuat para wisatawan enggan singgah. Karena mereka datang ke Bali memang untuk melepaskan kepenatan akibat aktifitas yang padat di negaranya.
“Justru kalau kebanyakan aturan para turis bakal kabur. Akibatnya, kunjungan wisatawan ke Bali bisa dipastikan menyusut,” kata caleg PKB Nomer urut 1 itu.
Cak IDL menyarankan, agar pemerintah dalam hal ini Menteri Pariwisata Arief Yahya menyerahkan sepenuhnya kewenangan kebijakan pengelolaan pariwisata kepada para pemangku kepentingan di Bali.
“Serahkan saja pada pak Wayan Koster dan jajarannya. Jika ada yang kurang pas kan DPRD bakal kasih masukan bagaimana baiknya,” pungkas mantan murid Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini.
Sebelumnya, Senator Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III terus menggaungkan penolakannya atas Wisata Syariah di Bali saat rapat kerja Komite III Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Menteri Pariwisata RI. Dirinya merasa bahwa apa yang digagas pemerintahan rezim SBY itu sangat bertolak belakang dengan kebhinnekaan di Bali. Rakyat Bali menginginkan Menpar Arief Yahya membangun pariwisata syariah di tempat lain. Pemerintah harus mendukung ciri khas pariwisata Bali yang berbasis pada adat dan agama Hindu. Akibatnya, pernyataan itu langsung mendapatkan respon positif Arief Yahya
“Terkait usulan Senator Arya Wedakarna, kami konfirmasi tidak menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata syariah di Indonesia,” ungkap Menteri Pariwisata yang didampingi jajarannya.
Penolakan pariwisata syariah itu sebelumnya muncul pada November 2015 lalu dengan adanya Desa Syariah dan Wisata Syariah di Bali. Kabar tersebut disampaikan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Bali kala itu. SDK
