Jaman, Nasional (18/6) – Menjelang lebaran tahun ini, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merilis dugaan adanya permainan harga yang dilakukan oleh pelaku kartel bawang putih sehingga menyebabkan tingginya harga penjualannya di pasar Indonesia.
Bahkan, pelaku kartel tersebut maendapatkan keuntungan hingga Rp. 12 triliun per tahun dengan harga jual di pasaran Rp. 40.000 per kilogram (kg). Hal tersebut terjadi lantaran permainan importir yang menahan stok dari tingkat distributor hingga pedagang eceran.
Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Iwan Dwi Laksono mengaku geram dengan permainan harga yang dilakukan oleh kartel tersebut. Menurutnya, laporan yang disampaikan oleh KPPU tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. “Laporan ini harus ditindaklanjuti, jangan sampai sektor pangan terus-terusan dipermainkan,” cetusnya di Jakarta, Minggu (18/06).
Ia meminta pemerintah untuk segera dan tegas memberantas jaringan kartel yang telah lama mempermainkan harga komoditas pangan. Sebelumnya, kenaikan signifkan harga cabe di pasaran Indonesia juga disebabkan oleh kelangkaan barang yang disebabkan oleh permainan kartel.
“Pemerintah harus segera berangus jaringan kartel hingga ke akar, kemarin cabe juga sama, permainan mafia,” ujar Iwan.
Dari temuannya di lapangan, KPPU mensinyalir terdapat satu kelompk pelaku usaha yang menguasai 50% impor bawang putih dari China ke Indonesia. saat ini, 97% kebutuhan bawang putih dalam negeri dipenuhi oleh impor.
Menurut Iwan, peluang adanya permainan harga salah satunya disebabkan oleh ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas pangan. Pelaku usaha yang menguasai impor dengan mudah mempermainkan dan menentukan harga. “Sudah tepat pemerintah menetapkan tiga tahun ke depan Indonesia swasembada bawang putih,” tambahnya.
Baginya, jika pemerintah berhasil melakukan swasembada komoditas pangan dan tidak lagi bergantung pada impor. Maka, tidak akan ada lagi kartel yang dapat mempermainkan harga jual kebutuhan pokok masyarakat.
“ Indonesia akan terbebas dari kartel pangan, selanjutnya segera terwujud kemandirian pangan nasional,” tutup Iwan.(red)
