Jamaninfo.com, Jakarta, 5 September 2025 — Kondisi nasional terkini menunjukkan adanya kegelisahan yang meluas di tengah masyarakat. Ketidakpastian politik, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakstabilan ekonomi dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Situasi ini menuntut sikap tegas, keberanian, dan langkah konkret dari seluruh pemangku kebijakan.
Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) menegaskan terdapat lima isu mendesak yang harus segera direspons pemerintah dan para pemimpin bangsa.
1. Tanggung Jawab dan Pencopotan Kapolri
JAMAN menilai Kapolri harus bertanggung jawab atas korban jiwa akibat tindakan represif aparat dalam penanganan aksi demonstrasi. Kapolri juga dituntut segera membebaskan demonstran yang ditahan serta menjamin kebebasan berpendapat sesuai konstitusi.
Selain itu, reformasi internal kepolisian perlu dilaksanakan secara menyeluruh, termasuk menghapus budaya kekerasan, menegakkan profesionalisme, dan memastikan kepolisian benar-benar menjadi pengayom masyarakat. Apabila tanggung jawab ini tidak dilaksanakan, Presiden didesak segera mencopot Kapolri sebagai bentuk akuntabilitas politik dan moral terhadap rakyat.
2. Reformasi DPR
Sebagai representasi rakyat, DPR wajib kembali ke marwahnya sebagai lembaga legislatif yang berpihak pada kepentingan publik. Reformasi internal DPR harus diwujudkan dengan memastikan akuntabilitas, keterbukaan, menghapus praktik transaksional, serta menghentikan tunjangan DPR yang merugikan rakyat.
JAMAN juga mendesak DPR mempercepat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
3. Pengembalian Anggaran Pendidikan 20%
Pendidikan disebut sebagai investasi jangka panjang bangsa. Karena itu, pemotongan atau penyimpangan alokasi anggaran pendidikan tidak bisa ditoleransi. JAMAN menuntut pemerintah mengembalikan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi, demi mencetak generasi unggul dan kompetitif.
4. Reformasi Kabinet
Menurut JAMAN, kabinet perlu direformasi agar lebih ramping, efektif, dan efisien dalam penggunaan anggaran negara. Perampingan birokrasi dan penempatan menteri harus berlandaskan kompetensi, integritas, dan visi kebangsaan, bukan semata akomodasi politik.
5. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
JAMAN menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Pemerintah harus memastikan supremasi hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan tanpa pandang bulu.
Lembaga penegak hukum juga wajib memperkuat integritas, menindak praktik mafia hukum, serta mengusut kasus-kasus besar korupsi yang merugikan negara. Korupsi adalah musuh utama bangsa, dan pemberantasannya harus menjadi prioritas untuk memulihkan keadilan serta kepercayaan publik.
Dalam pernyataannya, JAMAN menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengawal agenda reformasi ini. “Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap tuntutan rakyat. Jalan perubahan harus dibuka untuk memastikan Indonesia bergerak maju menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tegas M. Eko Purwanto, Sekretaris Jenderal Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN).(*)
