Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 menjadi kontestasi yang bermartabat. Ia meminta pesta demokrasi tidak dirusak oleh racun demokrasi seperti politik uang dan politisasi SARA.
“Karena itu sama sekali tak bermaslahat bagi kemajuan peradaban. Bahkan, bisa merubuhkan sendi-sendi kehidupan bernegara,” katanya di Jakarta, Minggu (18/2).
Menurut Tjahjo, semua elemen masyarakat yang pro demokrasi harus ikut mendorong terwujudnya Pilkada yang bermartabat. Hal ini sangat penting lantaran Pilkada Serentak 2018 memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi.
“Praktik politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi SARA perlu diredam untuk mencegah terjadinya polarisasi masyarakat, dengan menerapkan konsep peace building,” ujarnya.
Ia juga meminta agar politisi yang bertarung dalam kontestasi tidak menggunakan isu agama dan uang dalam kampanye sampai pemungutan suara. Hal ini sangat penting untuk meminimalisasi maraknya penyebaran ujaran kebencian dan politik uang.
Tjahjo mengakui bahwa faktor uang sulit dihindari karena Pilkada butuh biaya politik luar biasa. Padahal, politik uang merendahkan martabat rakyat. Sementara masih banyak masyarakat yang kesadaran demokrasinya rendah. Ditambah di media sosial marak beredar isu hoax dan SARA.
“Provokasi isu SARA sangat berbahaya, dapat menimbulkan kegaduhan dan stigma buruk suatu kelompok. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan gesekan dan kegaduhan,” cetusnya.
Sangat disayangkan radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian, propaganda politik dan kampanye hitam digunakan sebagai alat meraih kekuasaan. Menurut Tjahjo, Pilkada seharusnya mampu merefleksikan kedua inti dari demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi. Pilkada disebut berkualitas bila independensi penyelenggara, birokrasi dan partisipasi pemilih yang tinggi terjamin. Sehingga kepala daerah yang terpilih punya legitimasi kuat dan berkualitas.
“Diperlukan upaya konkret yang harus dilakukan dibendung dengan cara edukasi,” tandasnya.
Selain itu, langkah preventif sangat penting dilakukan, yakni dengan mengajak stakeholder masyarakat untuk bicara dan menyuarakan Pilkada damai dengan menghindari isu provokatif. Bahkan elemen bangsa harus bergerak menyuarakan Pilkada damai. Termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.
“Jangan menggunakan politik uang, jangan memecah belah dan memakai SARA. Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak,” pungkas Tjahjo.
Sumber: www.kemendagri.go.id
Editor: Hendri Kurniawan
