Presiden Joko Widodo berupaya agar target penyerahan sertifikat tanah di seluruh Tanah Air rampung di tahun 2025 mendatang. Ia pun memastikan akan mengawasi secara langsung pelaksanaan program tersebut.
“Tidak ada alasan semua harus pegang sertifikat. Target saya 2025 rampung urusan sertifikat artinya Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) nggak tidur, pokoknya saya kejar terus, saya ikuti prosesnya,” ujar Jokowi saat penyerahan secara serentak 1.082.950 sertifikat tanah untuk rakyat di tujuh provinsi yang dipusatkan di lapangan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/12).
Jokowi juga meminta jajarannya untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik. Para menteri di Kabinet Kerja diminta untuk turun langsung ke lapangan menyerahkan sekaligus mengawasi jalannya kegiatan penyerahan sertifikat di sejumlah daerah.
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo bertugas menyerahkan sertifikat di Provinsi Jawa Timur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Provinsi Lampung, Menteri BUMN Rini Soemarno di Provinsi Sumatera Selatan, Menteri PAN dan RB Asman Abnur di Provinsi Jambi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di Provinsi Sulawesi Tengah.
Melalui sambungan videotron, Jokowi menyaksikan dan mendengarkan langsung laporan para Menteri Kabinet Kerja terkait jumlah sertifikat yang dibagikan hingga jumlah masyarakat yang hadir.
Jokowi berpesan kepada para penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.
“Kalau mau dipakai agunan ke bank hati-hati tolong dihitung, dikalkulasi bisa angsur nggak setiap bulan dihitung kalau bisa silakan,” pungkasnya. (HK)
