Reformasi birokrasi adalah salah satu program yang terus digenjot oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak dilantik pada 2014 lalu.
Bukan tanpa sebab, program tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya akan meningkat pula kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kerja keras selama empat tahun pun membuahkan hasil positif. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), nilai rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat, baik di tingkat kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah.
Di tingkat K/L, misalnya, meningkat dari 65,78 pada 2015 menjadi 71,91 pada 2017. Kemudian di tingkat pemerintah provinsi, meningkat dari 41,61 di 2015 menjadi 60,47 di 2017. Sementara di tingkat kabupaten/kota meningkat dari 42,96 di 2015 menjadi 64,61 di 2017.
Bak gayung bersambut, pencapaian tersebut juga telah mendongkrak berbagai indeks kebangsaan Indonesia di mata dunia, seperti World Economic Forum yang mencatat Indeks Daya Saing nasional naik lima peringkat dari ranking 41 (2016) ke ranking 36 (2017).
Sementara Bank Dunia mencatat Indeks Kemudahan Berusaha Indonesia naik 19 peringkat dari ranking 91 (2016) ke ranking 72 (2017).
Selain itu, Bank Dunia juga mencatat Indeks Efektivitas Pemerintahan 2016 naik 17 peringkat dibandingkan 2015. Sedangkan Transparency International mencatat Indeks Persepsi Korupsi tetap stabil pada skor 37.
Capaian di sektor lain, yakni implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kini banyak instansi pemerintah yang mengalami perbaikan karena semakin efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran, serta mampu menetapkan ukuran dan target kinerja secara jelas.
Bahkan, SAKIP mampu memangkas inefisiensi anggaran pemerintah dengan mengalami penghematan sebesar Rp41,15 triliun pada 2017.
Terkait dengan pembangunan zona integritas, pada 2017 sudah hadir 109 unit percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 18 unit percontohan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Sedangkan hingga akhir semester I 2018, sudah diusulkan sebanyak 910 satuan kerja pelayanan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.
Dalam penataan kelembagaan, pemerintah telah menghapus 23 Lembaga Non Struktural (LNS) dalam kurun waktu 2014 sampai 2017, di mana lembaga tersebut dihapus karena tugasnya tumpang tindih dan sudah ditangani K/L teknis.
Kemudian pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang sering dikenal e-Government.
Dengan adanya Perpres ini, diharapkan mendorong upaya percepatan integrasi infrastruktur, aplikasi, proses bisnis, serta single and safety data SPBE secara nasional.
Di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), telah dilaksanakan rekrutmen CPNS di pusat maupun daerah dengan proses yang transparan dan akuntabel. Pad 2018, pemerintah membuka sebanyak 238.015 formasi CPNS untuk ditempatkan sebagai tenaga pendidikan (52%), tenaga kesehatan (25%), dan tenaga teknis/infrastruktur (23%).
Pemerintah juga memanfaatkan CPNS lulusan sekolah tinggi kedinasan sebagai agen pemersatu dan perekat NKRI, melalui sistem penempatan yang menyebar ke seluruh daerah dan NKRI dan tidak ditempatkan di daerah asal.
Di bidang pelayanan publik, Kementerian PANRB telah mendorong pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP), di mana dalam satu tempat terdapat berbagai macam pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah.
Hingga 2018, tercatat sudah beroperasi 10 MPP, yakni di Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Denpasar, Badung, Karangasem, Tomohon, Batam, Padang, dan Kulon Progo.
Di samping itu, inovasi pelayanan publik juga dikembangkan secara luas melalui ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang setiap tahunnya diikuti oleh K/L, pemda, dan BUMN/BUMD.
Bagi instansi daerah yang masuk kategori Top 40 Inovasi Pelayanan Publik, akan diberikan Dana Insentif Daerah (DID). Bahkan, terdapat inovasi dari Indonesia yang meraih juara pertama kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat internasional yang diselenggarakan oleh PBB, di mana inovasi tersebut berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
Selanjutnya, Kementerian PANRB juga membangun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang terintegrasi dengan LAPOR! Sistem ini berkolaborasi bersama dengan Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI, guna mengintegrasikan pengelolaan pengaduan masyarakat agar direspons cepat oleh instansi terkait.
Pemerintahan Berkelas Dunia
Menteri PANRB Syafruddin sendiri dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan bahwa reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. “Intisari reformasi birokrasi mengubah zona nyaman perahu pemerintahan menuju birokrasi berbasis kinerja,” katanya.
Menurut Syafruddin, Indonesia setidaknya akan menghadapi dua tantangan besar di masa mendatang, yakni mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadi negara yang maju dan madani, serta menghadapi revolusi industri 4.0.
Tantangan tersebut tentunya dapat dihadapi dengan membangun pemerintahan yang kuat untuk mendorong tercapainya pembangunan di segala aspek.
Maka itu, pemerintahan zaman sekarang harus bertransformasi untuk menyerap peran warga dalam pemerintahan. “Pemerintahan saat ini harus mengadopsi mekanisme kewirausahaan adaptif terhadap kecanggihan teknologi dalam pelayanan, kinerja transparan, dan akuntabel,” ujar Syafruddin.
Ia menegaskan, pembentukan zona integritas sendiri merupakan upaya untuk mempercepat pemerintahan bersih serta birokrasi yang efektif dan efisien.
Menurut Syafruddin, unit kerja institusi yang berpredikat WBK dan WBBM dapat menjadi contoh dan meluas ke seluruh unit kerja yang ada di K/L.
Untuk membangun zona integritas, Syafruddin menjelaskan, terdapat enam area perubahan yang harus diwujudkan, seperti area manajemen perubahan, area penataan tata laksana, area penataan sistem manajemen SDM, area akuntabilitas kinerja, area penguatan pengawasan, dan area peningkatan kualitas layanan.
Keenam area perubahan tersebut, lanjutnya, akan menghasilkan pemerintahan yang secara konsisten menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.
“Jika kepercayaan publik meningkat, pemerintah semakin percaya diri menjalankan programnya,” ujar Menteri Syafruddin.
Peringkat Pertama Dipercaya Masyarakat
Berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya Government at a Glance 2017, yang dipublikasikan pada 13 Juli 2017, Indonesia menduduki peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government.
“Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup data,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani menjelaskan, laporan tersebut merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik (pemerintah) dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia.
Salah satu bab dalam laporan tersebut, jelasnya, mengangkat tema pencapaian program kerja pemerintah yang ditunjukkan oleh indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Terkait hal tersebut, OECD menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu Gallup World Poll (GWP),” ujarnya.
Berdasarkan hasil survei ini, Indonesia menduduki ranking tertinggi untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bersama dengan Swiss.
“Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh apakah masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap, dan adil, serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif,” terang Sri Mulyani.
Menurutnya, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia merupakan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Amerika Serikat 30 persen, Inggris 31 persen, Jerman 55 persen, Prancis 28 persen) maupun negara-negara berkembang non OECD (India 73 persen, Brazil 26 persen, Afrika Selatan 48 persen).
“Enam peringkat teratas negara-negara tersebut adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia, dan Kanada,” ungkap Sri Mulyani.
Ia menyebutkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 80 persen, meningkat dibanding tahun 2007 yang hanya mencapai 28 persen.
“Kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah,” katanya.
Hal tersebut, lanjutnya, merupakan pertanda bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik yang diikuti oleh apresiasi masyarakat indonesia yang menaruh kepercayaan terhadap pemerintahnya.
“Kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negara mereka. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi lebih, banyak masyarakat percaya pemerintah,” tandas Sri Mulyani.
Sumber: https://jpp.go.id
Editor: Puput KJ
