Meskipun di tengah perjalanan menemui kendala seperti permodalan, Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur dengan capaian skala nasional.
Pasalnya, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah pulau yang sangat banyak sehingga diharuskan adanya konektivitas yang besar dan keselamatan tinggi.
“Kebutuhan anggaran untuk infrastruktur hampir Rp 370 triliun. Tapi yang tersedia sampai 2019 hanya ada sekitar Rp 250 triliun. Atas kondisi ini, kita harus mencari cara-cara lain yang tidak membebankan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub) Djoko Sasono dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Efisiensi Anggaran, Meninjau Ulang Proyek Infrastruktur” di Ruang Serba Guna Kemkominfo, Jakarta, Jumat (10/8).
Menurut Joko, salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan shafting dari belanja barang menjadi belanja modal. Cara-cara ini sudah lazim dilakukan.
“Pola ini juga sudah sesuai arahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, kita juga mendorong peran BUMN,” ungkapnya.
Joko menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan baru belajar mengenai skema-skema baru KPBU di semua sektor, yakni sektor laut, darat dan udara.
“Contohnya transportasi laut, Pelabuhan Anggrek di Sulteng dan Bau-Bau di Sultra, dan lainnya. Ini cara-cara yang kita lakukan. Tidak jauh berbeda juga dengan Kementerian PUPR,” tuturnya.
Ia juga menambahhkan bahwa adanya kehadiran kompetensi dalam negeri menjadi hal yang utama. “Kita mendorong industri dalam negeri terus menjadi potensi utama. Di bidang transportasi, kita berharap ada dukungan dari industri dalam negeri,” jelasn Joko.
Joko menegaskan bahwa Kemenhub terus melakukan efisiensi. “Kebutuhan tidak tercukupi, membuat kita untuk mencari skema-skema lain yang memang sesuai dengan peraturan yang ada,” pungkasnya.
Reporter: Rahmawati Alfiyah
