Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pentingnya penyederhanaan sistem dan penyederhanaan izin-izin yang rumit agar dapat mempercepat inklusi keuangan.
“Kalau dua hal itu belum bisa kita selesaikan, ya majunya akan tidak bisa secara sepesat yang kita inginkan,” kata Jokowi usai menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima dari Belanda, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/2).
Jokowi menegaskan bahwa pemerintah ingin semua masyarakat dapat mengakses perbankan dan sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat.
“Semuanya, semua masyarakat harus bisa masuk ke banking system, bisa masuk ke sistem keuangan kita sehingga akses untuk permodalan, akses untuk mendapatkan keuangan dari sana bisa didapatkan. Terutama yang mikro, yang kecil-kecil itu,” ucapnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan bahwa sejak kedatangan Ratu Maxima 18 bulan lalu, pemerintah sudah menyiapkan untuk mengembangkan dengan cepat keuangan inklusi di Indonesia.
Ia menyebutkan, pemerintah berangkat dari posisi yang masih agak tertinggal dari banyak negara lain. Namun, sejak 18 bulan yang lalu pemerintah sudah mengembangkan beberapa program, misalnya ada program PKH (Program Keluarga Harapan), dan itu pakai rekening yang menyasar 6 juta keluarga. Kemudian bantuan Non Tunai yang baru dikerjakan 1,2 juta, di samping juga ada yang namanya program KUR.
“Itu semua sekarang pakai rekening, tidak lagi seperti dulu, dipakai rekening. Kemudian ada program bahkan BPJS pakai rekening. Sehingga kalau dikumpulkan kita mungkin selama 1,5 tahun terakhir ini sudah mendorong terciptanya beberapa puluh juta rekening,” terangnya.
Menurut Darmin, saat ini terdapat 6 juta PKH dan Rastra 1,2 juta. Pemerintah juga telah menargetkan dapat mencapai angka 10 juta pada tahun 2018 ini.
“Jadi itu saja nanti sudah 16 juta, kemudian ada KUR 4 juta, sudah 20. Kemudian ada program untuk bantuan beasiswa dan sebagainya itu ada 18 juta, dan seterusnya. Sehingga tahun 2019 kita targetnya tingkat inclusiveness kita itu akan sama dengan negara-negara lain yang sudah selama ini sudah lebih maju dari kita, misalnya India dan beberapa negara yang lain,” paparnya.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
