Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah sejumlah sinyalemen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang menyatakan bahwa pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar dalam penanganan dampak gempa yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Anggarannya Rp 4 triliun lebih, Rp 4 triliun lebih. Supaya ini tidak ditafsirkan macam-macam, anggarannya Rp 4 triliun lebih,” tegas Pramono usai menghadiri acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8).
Pramono menyontohkan, untuk mengganti rumah yang rusak saja, dibagi menjadi 3 klasifikasi, berat, ringan, sedang, Rp 50 juta, Rp 25 juta,dan Rp 10 juta.
“Itu saja, angkanya sudah besar sekali. Jadi kalau kemudian para politisi ada yang mengembangkan bahwa dananya itu Rp 38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang ada di Lombok,” ucapnya.
Meskipun pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun, Pramono menegaskan bahwa anggaran tersebut dapat ditambah lagi karena berapapun rumah yang rusak akan ditangani.
Ia juga mengakui bahwa Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penanganan gempa Lombok sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo.
“Intinya, Inpres ini mengatur bahwa bencana di Lombok itu penanganan sepenuhnya seperti bencana nasional,” tuturnya.
Pramono menjelaskan bahwa salah satu alasan pemerintah tidak menjadikan bencana gempa Lombok menjadi bencana nasional lantaran tidak ingin diintervensi oleh pihak asing.
“Kita masih mampu untuk menangani sendiri. Bangsa ini masih mampu untuk menyelesaikan persoalan Gempa Lombok itu sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, substansi dasar Inpres Penanganan Dampak Gempa Lombok adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR sebagai koordinator dibantu oleh TNI-Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera merehabilitasi, melakukan normalisasi terhadap fasilitas-fasilitas utama yang mengalami kerusakan.
“Ini upaya yang dilakukan pemerintah ini semata-semata untuk tujuan kebaikan bagi masyarakat yang ada di Lombok, di Sumbawa, di Nusa Tenggara Timur tapi juga di keseluruhan,” terangnya.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
