Jamaninfo.com,Jakarta – Setiap 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Sejarahnya dimulai pada 1950, Hari HAM secara formal dimulai setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan revolusi 423 (V). Pada saat itu semua negara dan organisasi yang berkepentingan diundang.
Peringatan ini juga erat kaitannya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Melalui momentum tersebut, tanggal 10 Desember ditetapkan setiap tahunnya sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Tahun ini adalah peringatan Hari HAM ke-75 tahun. Hari HAM Sedunia pada 2023 mengambil tema khusus, yakni ‘Kebebasan, Kesetaraan, dan Keadilan bagi Semua’.
Menyikapi Peringatan Hari HAM 2023, Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Kemandirian (JAMAN) mendesak agar Hari HAM bukan hanya menjadi peringatan akan pentingnya hak-hak dasar setiap individu, tetapi juga merupakan panggilan moral bagi kita semua untuk terus berupaya memastikan penghormatan dan perlindungan atas hak-hak tersebut dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“DPP JAMAN mengakui bahwa hak asasi manusia adalah nilai yang mendasar dan universal, yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan tindakan tiap rezim pemerintahan di Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal DPP JAMAN Hadi Mustafa.
Hadi melanjutkan, memasuki kontestasi politik pemilu 2024, JAMAN percaya pada keharusan kita semua untuk memilih pemimpin bangsa dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang mencakup kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang konsisten dalam memperjuangkan HAM.
“JAMAN mendukung pasangan Ganjar Mahfud untuk menjadi Presiden dan wakil presiden 2024-2029 karena menjadi pasangan calon yang paling berkomitmen memajukan perlindungan HAM di Indonesia dan memiliki rekam jejak sebagai pemimpin yang adil, transparan, serta memperjuangkan keadilan bagi semua warga negara dan tidak memiliki rekam jejak sebagai pelanggar HAM di Indonesia,” urainya.
Bagi JAMAN, lanjut Hadi, pemilihan capres-cawapres harus berlandaskan pada nilai-nilai integritas, kompetensi, serta kepedulian terhadap hak asasi manusia. Pemimpin yang terpilih haruslah yang dapat memperjuangkan keadilan sosial, hak-hak individu, dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat.
“Kita perlu bergandengan tangan melawan pelanggaran HAM terhadap aktivis dan jurnalis, Kasus-kasus intimidasi, ancaman, penangkapan, atau kekerasan terhadap aktivis pro demokrasi serta jurnalis yang berupaya mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap nepotisme menjelang pemilu 2024,” tegasnya.
Pada momentum ini, JAMAN mendesak pemerintah Jokowi menuntaskan segera
kasus pelanggaran HAM masa lalu, kasus-kasus kekerasan politik, atau kejahatan HAM lainnya seperti yang terjadi pada para aktivis reformasi yang belum sepenuhnya dituntaskan secara adil dan transparan. “Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia,” ucapnya.
Di akhir seruannya, JAMAN memahami pentingnya kerja kolektif, kerjasama antar-lembaga, serta keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menyelesaikan dan mencegah pelanggaran HAM di Indonesia.
“Kami percaya bahwa penyelesaian dan pencegahan pelanggaran HAM memerlukan langkah-langkah yang terintegrasi, kebijakan yang bijaksana, serta partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga terkait,” pungkas Hadi.(*)
