Jaman, Nasional (29/11) – Mencermati kondisi yang akhir-akhir ini terjadi, tampak makin jelas masyarakat makin sering dihadapkan pada isu-isu politik yang tampak menyeramkan. Perpecahan opini, pro-kontra pada masyarakat seolah-olah demikian kuat sehingga seolah hendak memecah belah persatuan bangsa, mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melihat fenomena ini, pengamat komunikasi politik, Dr. Lestari Nurhajati, M.Si, Head of Research Centre London School Of Public Relations (LSPR) Jakarta memberikan penjelasan singkat: “Kondisi polarisasi antara media mainstream dengan gencarnya penyebaram info melalui media sosial memang tidak terhindarkan.
Dari riset terakhir yang kami lakukan, menunjukan pola penggunaan media di Indonesia sudah bergeser tidak lagi dimonopoli oleh media cetak, TV ataupun radio, namun justru menguat pada penggunaan media online. Ini berlaku tidak hanya pada pembaca kalangan usia muda, tapi juga pada masyarakat dewasa”.
“Kondisi menguatnya penggunaan media online dan media sosial memang sejalan dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informatika. Kondisi ini menuntut berbagai media mainstream juga harus mengembangkan media onlinenya, sebagai bagian dari konvergensi media. Hanya saja sayangnya meski media mainstream juga mencoba masuk ke media online, mereka seolah tidak bisa berkutik banyak dengan serangan dan gempuran media online yang abal-abal. Hal ini disebabkan media online yang abal-abal ini sanggup memainkan perannya dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkan wacana kepentingan politik tertentu” papar Lestari yang juga anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP).
“Memahami perkembangan komunikasi politik melalui media online, khususnyanya media sosial saat ini memang membutuhkan kedewasaan dari para penggunanya. Kita harus sadar bahwa media abal-abal itu jelas tidak bisa dipercaya dari sisi akurasi, obyektivitas, dan kebenarannya.
Ciri-ciri media abal-abal yang tidak bisa dipercaya adalah; media online tersebut tidak secara jelas mencantumkan nama susunan redaksi pelaksana dan pengelola media onlinenya, lalu sering tidak seimbang –unbalance- dalam pemberitaannya. Misal sebuah isu politik yang pro kontra, maka harusnya kedua pihak yang berbeda harus diwawancara, ditampilkan, bukan satu pihak saja.
Bahkan terkadang saking parahnya, standar jurnalisme untuk 5 W 1 H-nya (What, Where, Why, When, Who, and How) tidak terpenuhi. Pelanggaran etika jurnalistik dengan demikian mudahnya diterabas” jelas Lestari lebih lanjut usai memberikan materi tentang Konvergensi Media pada Pembekalan Uji Kompetensi Anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) di hotel Savoy, Bandung beberapa waktu yang lalu.(red)
