Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menindak tegas siapa pun yang ingin melemahkan dan mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU,” ujar Presiden usai melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1).
Menurut Presiden, KPU adalah penyelenggara pemilihan umum (pemilu) anggota lembaga legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada), hingga pemilihan presiden (pilpres) yang harus didukung oleh seluruh pihak.
Bahkan, Ia mengaku telah memberikan arahan langsung kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk bersikap tegas apabila ada pihak-pihak yang berupaya melemahkan KPU.
“Jadi kalau ada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi itu saya sudah sampaikan ke Kapolri, tegas,” tandasnya.
Sumber: Biro Pers Setpres
Editor: Eva Ulpiati
