*Rapat terbatas Penanganan Bencana Gempa di Aceh
Jaman, Nasional (16/12) – Presiden Joko Widodo meminta perhitungan yang cermat, akurasi data dan identifikasi kebutuhan pasca benca gempa, termasuk detil lokasi yang terkena dampak bencana. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas tentang penanganan gempa di Aceh di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat 16 Desember 2016.
“Saya minta Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyampaikan laporan dan langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi terutama dalam soal jumlah dan kaitannya dengan lokasi serta jenis kebutuhan yang diperlukan. Saya ingin agar semuanya bisa dikerjakan secepat-cepatnya terkait dengan penanganan pascabencana agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi secepat-cepatnya dimulai,” ucap Presiden.
Presiden juga meminta agar pada tahap rekonstruksi melibatkan TNI. “Saya minta nanti bantuan dari TNI, juga dikerahkan dalam proses rekonstruksi yang segera akan dimulai untuk rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan,” kata Presiden.
Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan segera dimulai setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Gubernur Aceh telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari (7-20 Desember 2016) melalui surat Nomor 39/PER/2016. Masa tanggap darurat ini berlaku untuk tiga kabupaten yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen. Penetapan tanggap darurat diperlukan untuk memudahkan penanganan darurat dan kemudahan akses.
Rapat terbatas tersebut dilaksanakan sehari setelah kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Aceh. Dalam pengantarnya, Presiden mengatakan bahwa dirinya telah dua kali mengunjungi daerah terdampak bencana gempa, yakni Pidie Jaya, Bireuen dan Pidie. “Saya melihat bahwa penanganan tiga hari di awal setelah kejadian sangat cepat dan sangat bagus,” ucap Presiden.
Dalam kunjungannya yang kedua kemarin, Presiden hanya ingin memastikan bahwa rakyat yang menjadi korban bencana mendapat bantuan. “Seluruh rakyat mendapatkan pelayanan dan penanganan yang baik mulai dari bantuan pelayanan kesehatan, bantuan santunan kematian, ketersediaan logistik bagi pengungsi, bantuan untuk anak-anak maupun pembangunan kembali fasilitas-fasilitas umum, baik kantor pemerintah, sekolah, masjid dan juga rumah warga yang rusak,” ucap Presiden.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.(Rilis)
