Home Energi Syarat Utama Investasi adalah Keterjangkauan Masyarakat

Syarat Utama Investasi adalah Keterjangkauan Masyarakat

48
0
SHARE

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung adanya investasi dalam bidang energi baru dan terbarukan (EBT). namun, syarat utamanya adalah keterjangkauan masyarakat. Pasalnya, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, maka keadilan akan terwujud.

Jonan menggambarkan kehidupan masyarakat desa Aou, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Asmat, Papua yang baru saja mendapatkan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dari Pemerintah.

Menurutnya, sebagian masyarakat mungkin belum pernah mengalami kehidupan sebagaimana yang dialami masyarakat di Asmat, yang terletak di wilayah di timur Indonesia dan baru menikmati penerangan.

Dengan kondisi seperti itu, baginya, wujud keadilan adalah tidak hanya energi yang tersedia dengan baik, namun harganya juga harus terjangkau.

“Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi kita bahwa EBT juga terjangkau bagi masyarakat yang hidup seperti masyarakat Asmat. Sehingga jika investor ingin berbisnis di Indonesia, anda harus memastikan bahwa apapun yang anda jual, harganya harus terjangkau. Pada akhirnya, tarif listrik kepada masyarakat harus terjangkau. Saya tegaskan sekali lagi, tugas dari Pemerintah adalah untuk mewujudkan keadilan, tidak hanya sekedar melistriki negeri ini,” tegasnya saat saat menjadi pembicara kunci acara Renewable Innovation Forum: Sustainable Off-Grid Electrification and Renewable Energy Oppotunities in Indonesia, di Hotel Kempinsky Jakarta, Kamis (22/2).

Jonan menyatakan bahwa pembangunan pembangkit di pulau-pulau kecil serta daerah perbatasan adalah dengan memanfaatkan potensi energi yang ada di wilayahnya. Untuk itu, Ia mendorong agar investor dapat mengembangkan listrik yang bersumber dari EBT setempat, mengingat banyak pulau-pulau di Indonesia yang tidak dapat terintegrasi dengan jaringan kelistrikan.

“Dan memang harus off grid. Jika anda bepergian ke wilayah timur Indonesia, saya rasa mereka tidak memiliki jaringan kelistrikan kepulauan atau jaringan yang terintegrasi. Harus off grid,” terangnya.

Jonan juga mengungkapkan bahwa pencapaian Pemerintah di bidang EBT sangat menggembirakan. Hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanginya 70 perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) sepanjang tahun 2017.

“Tahun kemarin sangat menggembirakan, sekitar 1,2 giga watt (GW) perjanjian jual beli listrik EBT telah ditandatangani. Saya menjadi saksinya dan ini sangat mengggembirakan. Kami mendorong lebih banyak lagi tahun ini, terutama pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga Panas Bumi. Beberapa pihak yang berbisnis di EBT ada yang mengeluh kepada saya bahwa harganya rendah dan sebagainya. Saya jelaskan bahwa saat ini dunia semakin kompetitif. Tugas saya adalah bukan untuk membuat perusahaan mendapatkan untung kecil, tugas Pemerintah adalah agar ketenagalistrikan terwujud dengan berkeadilan,” tandasnya.

Jonan mencontohkan bagaimana PLT Bayu (PLTB) Sidrap di Sulawesi Selatan yang akan segera beroperasi dalam waktu dekat, demikian juga dengan PLTB Jeneponto serta PLTB Tanah Laut di Kalimantan Selatan.

Selain itu, di Indonesia juga masih terdapat sekitar dua ribu desa yang belum terlistriki, sementara delapan ribu desa lainnya belum mendapatkan penerangan secara penuh.

“Jadi bagi yang ingin berbisnis (di sektor ketenagalistrikan), silahkan lihat peluang ini,” pungkas Jonan.

 

Sumber: www.esdm.go.id

Editor: Hendri Kurniawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here