Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada triwulan I tahun 2018 mencatatkan beberapa capaian pada peningkatan kapasitas terpasang listrik terpasang pembangkit energi terbarukan khususnya panas bumi dan bioenergi.
Panas bumi juga telah mencatatkan penerimaan negara sebesar Rp 220,07 milyar atau 31,4% dari target APBN 2018 sebesar Rp 700 milyar hingga akhir tahun.
Komposisi PNBP panas bumi tersebut terdiri dari wilayah kerja panas bumi (WKP) eksisting sebesar Rp 909 milyar dan WKP pemegang izin panas bumi (IPB) sebesar Rp 24 milyar.
“Satu-satunya penghasil PNBP di Ditjen EBTKE adalah panas bumi, tahun 2017 lalu realisasi PNBP sebesar Rp 933 milyar, target tahun ini diturunkan menjadi Rp 700 milyar karena kita juga melihat rencana pemboran dan belanja segala macam yang akan berpengaruh terhadap PNBP, makin aktif WKP Eksisting membor disana-sini, maka akan makin sedikit PNBP yang kita peroleh, tetapi jika tidak dilakukan pemboran konsekuensinya produksinya akan turun, mereka memang diharuskan untuk aktif di WKP yang mereka miliki,” jelas Dirjen EBTKE Rida Mulyana pada konferensi pers di Gedung Ditjen EBTKE Jakarta, beberapa hari yang lalu.
Ia menyampaikan, hingga triwulan I 2018 ini juga dicapai penandatanganan 70 kontrak energi terbarukan dengan perincian 3 commercial operation date/COD, 22 konstruksi, sisanya persiapan pendanaan.
70 kontrak tersebut secara akumulatif mencapai kapasitas listrik mencapai 1.214,16 MW (62% air, 1% biogas, 3% biomassa, 4% surya, 7% panas bumi dan 23% minihidro).
Total investasi energi baru terbarukan hingga triwulan I 2018 mencatatkan capaian sebesar USD 0,29 miliar. Dilaporkan, kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) hingga triwulan I ini mencapai 1,924,5 MW dari target akhir tahun 2018 sebesar 2.058,5 MW.
Untuk PLT Bioenergi telah mencapai 1.839,5 MW dari target 1.881,0 MW. Sementara, kapasitas PLT Surya dan PLT Mini/MikroHidro mencapai 307,3 MW.
Torehan capaian selanjutnya adalah penurunan emisi CO2 untuk sekaligus memenuhi target yang sudah ditentukan di Conference of Parties (COP) 21 di Paris.
Hingga akhir Maret tercatat terjadi penurunan emisi CO2 sebesar 40 juta ton. Adapun untuk Bahan Bakar Nabati (BBN), tercatat penambahan produksi sebesar 0,90 juta kilo liter.
“Penurunan emisi CO2 selain memenuhi Paris Agreement juga menunjukkan bahwa kita peduli terhadap lingkungan dan capaian triwulan I ini baru dari sektor energi saja belum memasukkan transportasi. Alhamdulillah, hingga triwulan I saja kita sudah melampaui target 35,6 juta ton hingga akhir tahun 2018,” ujar Rida.
Ditjen EBTKE juga mencatat penghematan energi yang telah dicapai sebesar 17.839,236 MWh yang berasal dari tiga koorporasi besar. Jika penghematan tersebut disetarakan dengan rupiah mencapai sekitar Rp 20 miliar (dihitung dari penghematan energi 17,839236 GWh dikalikan harga listrik industrI sebesar Rp1.114,-/kWh). Penghematan itu juga setara dengan penurunan emisi karbon 15.645,01 ton per tahun.
Pemberian lampu hemat energi di lokasi-lokasi 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) hingga 31 Maret 2017 telah dibagikan paket lampu Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 79.556 KK yang tersebar di 1.156 desa.
Hingga akhir tahun 2018 ini akan dibagikan LTSHE untuk menerangi 1.260 desa atau 167.064 KK. Riau, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Papua merupakan wilayah penerima program pro rakyat ini.
“Pemerintah berkoordinasi dengan PLN dalam program pembagian LTSHE ini, jika ada wilayah atau desa yang dikemudian hari PLN akan masuk, maka kita mundur dari wilayah tersebut,” papar Rida.
Sumber: www.esdm.go.id
Editor: Hendri Kurniawan
