Pemerintah Amerika Serikat akan mengkaji kembali pemberian bebas bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia. Hal itu karena kebijakan tersebut dinilai menjadi penyebab terjadinya defisit perdagangan antara Amerika Serikat dengan Indonesia.
Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah Indonesia akan meningkatkan jalinan komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat. “Komunikasi akan terus berjalan dengan Pemerintah AS, pemerintah akan melakukan sosialisasi terhadap produk-produk yang masih dalam lingkup GSP,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai mengikuti Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7).
Airlangga menyampaikan, bagi Amerika Serikat, kerja sama perdagangan dengan merupakan peringkat ke-17. Maka dari itu, dalam ekspor dan impor GSP bagi Indonesia bukan merupakan ancaman besar. “Karena itu, pemerintah masih berupaya melakukan komunikasi,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan bahwa pengkajian ulang GSP merupakan hal yang sudah biasa. Pasalnya, seluruh negara yang mendapatkan insentif bea masuk tersebut juga akan dilakukan pengkajian ulang.
Hanya saja, tahun ini, Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara yang akan dilakukan pengkajian ulang kebijakan GSP-nya. “Ini kita akan melakukan kajian tetapi tentu prioritasnya misalnya kelapa sawit itu kita prioritaskan. Kemudian industri tekstil harmonisasinya, negosiasinya, early harvest-nya itu juga untuk perlu ditingkatkan. Kemudian juga sektor lain misalnya otomotif. Itu kan kita lihat pembicaraan dengan Vietnam, itu tentu akan menjadi prioritas. Jadi ada beberapa prioritas yang akan dibahas,” jelasnya.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia juga sudah membahas beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah saat ini. Pemerintah juga akan melakukan antisipasi dalam bentuk regulasi yang akan menjaga investasi agar lebih menarik.
“Jadi beberapa barrier itu sedang dibahas untuk bisa dibuatkan regulasinya, karena beberapa barrier itu terkait dengan peraturan yang sudah dikeluarkan mungkin sebelum masa Presiden Jokowi. Jadi sedang di-review,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui, rencana pengkajian bebas bea masuk yang terangkum dalam kebijakan GSP oleh Pemerintah AS akan berdampak pada investasi, terutama melalui jalur sentimen dan kepercayaan.
“Jadi tentunya perang dagang dapat menimbulkan ketidakpastian. Dan tentunya dunia usaha dan kalangan investasi itu paling sensitif, paling peka terhadap ketidakpastian,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjut Thomas, pemerintah harus menyiapkan insentif-insentif tambahan untuk menanggapi dan menanggulangi dampak kepada sentimen investor.
Ia menyebutkan, yang terkena langsung dampak pengkajian GSP tersebut pada dua atau tiga faktor sekaligus. Pertama, di industri hulu, itu proyek investasi cenderung sudah besar. Jadi sekali langsung dapat langsung puluhan triliun.
Kedua, di hulu industri ini banyak sekali proyek yang berorientasi ekspor sehingga bisa mengurangi impor. “Jadi contoh yang tentunya Saudara-saudara sangat kenal itu smelter. Itu sudah sangat-sangat sukses berkat keberhasilan Pak Menperin dan pemerintah, sudah puluhan triliun dan sebentar lagi ratusan triliun rupiah investasi masuk ke situ, mengangkat Indonesia menjadi Top Three di dunia,” ujarnya.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
