Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada seluruh menteri agar menyederhanakan semua aturan yang berkaitan dengan masalah investasi dan ekspor.
“Masih terlalu banyak persoalan-persoalan yang ada, sehingga membuat kita tidak fleksibel dalam hal yang berkaitan dengan investasi dan ekspor,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung usai Rapat Terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1).
Menurut Pramono, Presiden juga memerintahkan kepada Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian untuk FPA (Free Trade Agreement) dan PTA (Preferential Trade Association) agar segera diselesaikan.
“Free trade Agreement-nya segera diselesaikan terutama dengan Uni Eropa dengan Amerika, dan dengan Australia,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah menyadari banyak keluhan yang berkaitan dengan izin tenaga kerja asing yang sekarang ini masih berbelit-belit. Untuk itu, Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian terkait, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, kementerian teknis ada di Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, KKP, ESDM, dan sebagainya untuk disederhanakan.
“Diberikan waktu 2 minggu. Kalau memang tidak diselesaikan, maka akan dibuatkan Peraturan Presiden untuk mengatur itu,” ungkap Pramono.
Pramono menambahkan, sudah tidak zamannya lagi mempersulit investasi, sudah tidak zamannya lagi mempersulit orang yang mau masuk bekerja di Republik ini.
Tenaga kerja asing yang diberikan harus yang mempunyai kapasitas, pengetahuan, dan juga yang dibutuhkan. Bukan tenaga kerja asing yang di lapangan, terutama level manajemen, level direksi, dan sebagainya.
“Itulah yang diputuskan dalam Rapat Terbatas tadi, sehingga dengan demikian walaupun Ease of Doing Business kita membaik, pada level investment grade kita juga sudah membaik, tetapi Presiden masih merasa bahwa ini masih bisa diperbaiki, ditingkatkan,” pungkas Pramono.
Sumber foto: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
