Sejumlah wilayah di DKI Jakarta tergenang banjir lantaran hujan yang tidak berhenti sejak siang hingga malam hari. Sejumlah wilayah tersebut diantaranya, Bundaran HI, Tebet, Rasuna Said, Dukuh Atas, Blok M, Kebayoran Baru, Menteng, Senen, dan beberapa wilayah lainnya.
Namun, karena persiapan dan penanganan yang lambat, genangan banjir di sejumlah wilayah tersebut akhirnya membuat kemacetan dan laju kendaraan tidak dapat bergerak sama sekali. Hal ini dapat dipastikan berdampak pada kerugian ekonomi yang dialami oleh masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Kemandirian Nasional (DPD JAMAN) DKI Jakarta, Bastian, menilai bahwa masalah mendasar yang menyebabkan banjir tersebut terjadi ialah lantaran tata kelola penanganan banjir yang sangat buruk dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Penyebabnya adalah sistem tata kelola penanganan banjir dari Pemprov DKI yang sangat buruk,” ujar Bastian dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (12/12).
Ia menjelaskan, sejak awal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memperingatkan bahwa akan ada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur antara siang hingga malam hari.
“Namun tidak ada sosialisasi dan pemberian informasi yang akurat kepada masyarakat tentang kondisi cuaca dan semua potensi banjir di Jakarta,” katanya.
Selain itu, sambung Bastian, Saat ini banyak drainase di Jakarta yang tidak berfungsi lantaran kurang perawatan. Terdapat juga kebijakan terkait pengurangan jumlah petugas Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye. Pasukan tersebut merupakan petugas yang menangani kebersihan, merawat drainase, dan mengatasi banjir.
“Bahkan, sistem pelaporan yang sudah dibangun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya ditiadakan. Sehingga hal itu berdampak pada tidak adanya data akurat mengenai wilayah-wilayah yang berpotensi tergenang banjir,” tambahnya.
Menurutnya, daripada anggaran (APBD) dipakai untuk seremonial perayaan seperti natal akbar di Monas yang terkesan hanya sebagai pencitraan.
“Daripada anggaran dipakai untuk TGUPP dan lain-lain, lebih baik anggaran tersebut di gunakan untuk menangani banjir yang memang diketahui Kota Jakarta dari dahulu rawan banjir,” ucap Bastian.
Ia juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan upaya pencegahan banjir secara menyeluruh dan menangani secara cepat banjir yang telah terjadi. Hal itu dapat dilakukan dengan mengefektifkan kembali sistem pelaporan banjir yang sudah ada serta meningkatkan PPSU dalam mencegah dan mengatasi banjir.
“Kemudian berikan informasi yang akurat kepada seluruh masyarakat di DKI Jakarta tentang kondisi cuaca dan potensi-potensi banjir,” tutup Bastian. (EA)
