Home Maritim Dengarkan Masukan Nelayan Pangandaran, Presiden Perintahkan Menteri PUPR Segera Keruk Sungai dalam...

Dengarkan Masukan Nelayan Pangandaran, Presiden Perintahkan Menteri PUPR Segera Keruk Sungai dalam Waktu Dua Bulan

68
0
SHARE

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan peresmian Keramba Jaring Apung (KJA) Offshore di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang, Desa Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (24/4). KJA Offshore tersebut diharapkan dapat menjadi lompatan kemajuan dan terobosan bagi nelayan Indonesia.

Namun, sebelumnya, Presiden menyempatkan berdialog dengan nelayan yang turut hadir dalam acara tersebut.
Presiden mempertanyakan kebenaran dibutuhkannya pengerukan sungai sebagaimana disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pada sambutan sebelumnya.

Kemudian, salah seorang nelayan dari Koperasi Unit Desa (KUD) Minapari, Samil, membenarkan bahwa masyarakat melakukan permintaan untuk mengeruk sungai agar endapan lumpur tidak membuat kapal kandas saat masuk atau keluar pelabuhan. Mengenai waktu pengerukan sendiri, Ia menjawab, agar secepatnya bisa dilaksanakan.

Jamil juga meminta pemerintah untuk melakukan perluasan terhadap lokasi pelabuhan. “Pelabuhannya dibesarin, biar kalau surut kapal tetap banyak bisa sandar di pelabuhan,” pinta Jamil.

Sementara itu, Presiden menyatakan bahwa memberikan waktu dua bulan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pengerukan.

“Saya beri waktu 2 bulan ya untuk memulai ya? Karena ini perlu lelang dulu, ada perlu waktu. Kalau enggak perlu lelang, besok saya suruh ngerjain langsung. 2 bulan Pak Menteri PU ya, 2 bulan biar nanti dikeruk, dikirim alat-alat pengeruk sungainya,” tegas Presiden.

Mengenai perluasan pelabuhan, Presiden menyampaikan bahwa hal itu akan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. “Urusan pelabuhan, urusan Bu Susi. Kejar terus yang namanya Menteri, Ibu Susi dikejar terus. Ini pelabuhan ini harus segera dan cepat diselesaikan. Minta segera diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan jangan boleh pulang ke Pangandaran,” canda Presiden menjawab permintaan nelayan.

Presiden juga menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan pelabuhan pendaratan ikan di Pangandaran ini. “Karena di sini, yang sudah dibangun selain pelabuhannya juga dibangun untuk riset, dibangun mengenai perikanan, yang ketiga, juga dibangun untuk tempat pendidikan atau politeknik perikanan,” jelas Presiden.

Menurut Presiden, hal ini penting sekali agar hal-hal yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan dapat dikembangkan lebih baik lagi. “Jangan sampai, ini kita ini rutinitas berpuluh-puluh tahun begini terus. Kita harus ada loncatan, harus ada lompatan sehingga kesejahteraan nelayan itu betul-betul dinikmati benar oleh para nelayan. Keinginan kita itu,” sambungnya.

Sementara itu, Nanang Junaidi dari KUD Minapari, Panagiri, menyampaikan kepada Presiden bahwa muara sungai terlalu dekat dengan pelabuhan sehingga kalau nelayan perahunya terbalik dan terbawa arus ke pelabuhan, maka perahunya hancur. “Inginnya dibikinin jalan untuk kapal nelayan melaut,” pintanya.

Menjawab permintaan itu, Presiden minta untuk diselesaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan Kementerian PU atau Kementerian Perhubungan.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan perikanan dan fasilitas penunjang kepada kelompok pembudi daya nelayan secara simbolis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

 

Sumber: www.setkab.go.id

Editor: Eko “Gajah”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here