Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Salah satu tahapan yang dilakukan yaitu kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Perwakilan RI/Duta Besar, Konsul, Direktur BUMN, dan pejabat terkait lainnya di The Lounge XXI Plaza Senayan, Jakarta (31/1).
Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha berawal dari adanya kesadaran pemerintah bahwa dibutuhkan kemudahan izin usaha untuk melengkapi Paket Kebijakan Ekonomi yang selama ini sudah berjalan.
Kemudahan yang ditawarkan antara lain sistem online single submission yang akan mengintegrasi seluruh perizinan usaha di daerah dan pusat serta perubahan filosofi birokrasi dari penguasa menjadi pelayan (civil servant).
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar memiliki potensi permintaan (demand) yang tinggi di tengah perlambatan ekonomi dunia. Oleh karena itu, potensi ini harus dimanfaatkan melalui investasi jangka panjang.
“Kalau demand dalam negeri besar, maka kita punya kesempatan untuk tumbuh relatif lebih baik. Yang penting kita menawarkan investasi jangka Panjang,” kata Darmin.
Meski belum mengalami kenaikkan besar, angka pertumbuhan Indonesia terus maju dan relatif lebih baik dari negara berkembang lainnya.
Untuk itu, Darmin menghimbau agar investasi jangka panjang yang dilakukan sebaiknya berfokus pada sektor industri yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian.
“Motor penggerak ekonomi itu industri bukan hasil tambang, hasil perkebunan, dan lainnya yang berbasis sumber daya alam. Kalau ini dibuat investasi jangka panjang, jadinya orang mau datang,” ungkapnya.
Tantangan perekonomian Indonesia ke depan adalah ekonomi digital dan daya saing dengan negara lain. Menghadapi hal ini, pemerintah dan pelaku usaha juga diharapkan kompak untuk tidak hanya mengutamakan infrastruktur saja, namun juga peduli pada investasi yang hasilnya bisa di ekspor.
“Supaya pertumbuhan Indonesia tidak kalah saing di angka 5%-5,5%, sementara negara lain bisa sampai 7%-8%, maka kebijakan percepatan berusaha tidak bisa bergantung pada investsai infrastruktur saja tapi juga investasi dengan hasil produksi ekspor,” pungkas Darmin.
Sumber: www.ekon.go.id
Editor: Hendri Kurniawan
