Dunia sedang menghadapi kondisi “new normal”. Oleh karena itu, dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun kebijakan ekonomi. Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat acara Peluncuran Laporan Indonesia Economic Quarterly (IEQ) Juni 2018 di Main hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (06/06).
“Untuk Indonesia, lingkungan global dan tantangan yang sedang dihadapi, membutuhkan kerjasama antara Pemerintah, BI, OJK, dan LPS untuk memastikan serta menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga kepercayaan menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Sri Mulyani.
Menurutnya, Indonesia harus tetap fokus untuk meraih tujuan pertumbuhan yaitu meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan pekerjaan, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Untuk mencapai itu, Sri Mulyani menyatakan hal tersebut akan diraih melalui kerja yang lebih keras.
“Kita tidak akan menggunakan instrumen mudah seperti belanja lebih atau BI memberikan suku bunga rendah. Tapi, akan bekerja lebih keras pada usaha mengatasi tantangan fundamental, dimana solusi yang diberikan hasilnya tidak akan terasa dalam jangka pendek. Mungkin baru terasa di jangka menengah. Tapi ini yang perlu dilakukan sekarang,” ujarnya.
Sri Mulyani menyebutkan, Pemerintah tidak bisa hanya memperhatikan nilai tukar, harga komoditas dan defisit tanpa memperhatikan masalah fundamental di Indonesia seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pelayanan publik.
Ia juga memaparkan, masalah pendidikan bukan hanya mengenai jumlah anggaran tetapi strategi dalam mendesain belanja yang efektif, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta koordinasi antara tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama.
“Saya senang banyak institusi seperti World Bank yang memperhatikan dan benar-benar berusaha mengatasi isu fundamental,” tukas dia.
Sri Mulyani mengatakan, Indonesia perlu terus menjaga kebijakan yang berdampak agar mampu menciptakan ruang bagi reformasi. Tanpa kebijakan yang stabil, berdampak dan makro, maka Pemerintah tidak akan mampu menciptakan ruang politik, ekonomi dan sosial untuk mengatasi masalah fundamental.
Sumber: www.kemenkeu.go.id
Editor: Eva Ulpiati
