Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Strategi dan Kebijakan Menghadapi Ketidakpastian Perekonomian Global, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7).
Setelah selesai mengikuti ratas tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyampaikan bahwa pokok bahasan dalam ratas tersebut adalah terkait penguatan perekonomian nasional dan memberi kepastian kepada industri nasional, atau para pengusaha, agar iklim investasi bisa dijaga.
Airlangga menjelaskan, beberapa catatan dalam ratas tersebut adalah terkait peningkatan ekspor, optimalisasi impor dan pengembangan substitusi impor agar perekonomian nasional semakin menguat.
“Bapak Presiden tadi sudah menyampaikan bahwa kita melakukan optimalisasi tool fiscal. Jadi itu baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi daripada bea masuk itu sendiri, agar industri mempunyai daya saing, dan mampu melakukan ekspor,” katanya.
Airlagga memastikan bahwa pemerintah akan menjamin bahan baku, ketersediaan bahan baku dan memberikan insentif-insentif agar ekspor dapat semakin meningkat.
Terkait persoalan investasi, Pemerintah juga akan mempertimbangkan untuk memberikan insentif bagi industri yang akan melakukan relokaso pabrik.
“Misalnya dari industri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain, termasuk misalnya Jawa Tengah,” tandasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah juga akan memberikan insentif bagi pelaku usaha kecil menengah (UMKM) terutama di bidang furniture. “Misalnya nanti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah,” kata Airlangga.
Selain itu, Pemerintah akan mendesak industri untuk meningkatkan penggunaaan produksi dalam negeri, terutama dalam government procurement, yakni pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri, sehingga industri-industri nasional utilisasinya bisa ditingkatkan.
“Termasuk di antaranya mengkaji industri-industri nasional yang bisa utilisasinya ditingkatkan, untuk melakukan ketersediaan bahan baku di dalam negeri, termasuk korporasi-korporasi seperti Tuban yang bisa menyediakan baik itu bahan baku Petrokimia maupun BBM (Bahan Bakar Minyak),” ungkap Airlangga.
Airlangga melanjutkan, dalam kesempatan tersebut Presiden menyampaikan terkait biodiesel. Menurut Presiden, tambahnya, penggunakan biodiesel dalam industri harus ditingkatkan.
Saat ini penggunaan biodiesel hanya 20 persen dalam industri nasional. Pemerintah berharap penggunaan biodiesel dapat ditingkatkan menjadi 30 persen.
“Jadi itu akan meningkatkan konsumsi daripada biodisel sebesar 500.000 ton per tahun. Nah, ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya,” terangnya.
Airlangga menuturkan, langkah Pemerintah selanjutnya adalah memaksimalkan sektor pariwisata. Hal ini tentu harus ada pengembangan airport dan low cost carrier. “Sehingga pariwisata ini salah satu sektor yang paling cepat bisa digenjot,” tuturnya.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
