Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan keputusan Kementerian Perdagangan yang kembali mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton.
Menurutnya, ketahanan bangsa Indonesia, terutama terkait pangan, dalam posisi yang rawan. Pasalnya, beras merupakan makanan pokok rakyat Indonesia.
Sebagaimana diketahui, izin impor beras yang dikeluarkan Kemendag tersebut kali kedua dalam tahun ini. Sebelumnya, Kemendag juga mengeluarkan izin impor sebesar 500.000 di awal tahun 2018.
“Impor saya enggak setuju. Masa pangan harus impor. Berarti negara ini rawan. Kalau makanan pokok itu aja impor, berarti ketahanan negara ini rawan,” ungkap mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang kerap disapa Buwas ini di Gedung Bulog, Jakarta, Kamis (17/5).
Buwas menjelaskan, beras merupakan hajat hidup orang banyak sehingga kualitas, harga dan ketersediannya harus mampu dijaga. “Enggak boleh beras ini sampai impor. Thailand, Vietnam, Jepang enggak pernah impor. Selalu mengandalkan dalam negeri,” tegasnya.
Ia juga menyinggung perbedaan data produksi dan konsumsi beras nasional. Kata dia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) sering memiliki data yang tidak sama.
Menurut Buwas, data produksi dan konsumsi beras masyarakat seharusnya dapat dihitung dan diprediksi sehingga terdapat data acuan yang sama.
“Saya masih gelap. Berapa produksi gabah, berapa kali panen raya. Impor satu juta ton berangkatnya dari mana? Di satu sisi Mentan bilang beras surplus. Lalu ini (impor) untuk apa, kepentingan dagang atau kepentingan apa? Konsumsi masyarakat per daerah aja bingung,” tukasnya.
Buwas juga menyampaikan, selama ini terdapat pihak-pihak yang bermain dalam operasi pasar Perum Bulog. Operasi pasar tersebut tidak efektif lantaran dijalankan oleh pihak ketiga.
Ia menuturkan, bahan pangan yang sudah dikeluarkan oleh Bulog selama ini ditimbun oleh pihak ketiga. Hal itu menyebabkan operasi pasar tidak mampu menjadikan harga beras stabil.
“Saya bisa membuktikan kalau operasi pasar itu sama pihak ketiga nih, karena Bulog dianggap enggak punya jejaring. Ada yang nakal, yang diedarkan enggak sama dengan yang kita keluarkan karena ditimbun,” tuturnya.
Reporter: Eko “Gajah”
