Jamaninfo.com, Pangan – Salah satu berdirinya Jaringan Kemandirian Nasional Adalah Mewujudkan Kemandirian Pangan Secara Nasional. Dengan mencuatnya kabar menurun harga jagung di Bima dan Dompu menjadi Masalah penting yang harus di respon oleh semua Pihak.
Ketua DPK JAMAN Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nuskin menyampaikan bahwa Anjloknya harga jagung akan mengorbankan petani jagung sendiri, Saat ini harga Jagung di Bima adalah Rp 4400/Kg, Ini tidak sebanding dengan Pengeluaran Petani.
*Semua Pihak Tahu saat ini selain Harga jagung menurun petani juga di hadapkan dengan Naiknya harga Pupuk, Harga bibit, Harga Obat-Obatan dan di sisi lain petani juga di Hadapkan Upah Buruh Tani Semakin Naik.”, Ujar Nuskin
Disampaikan nya bahwa Pemerintah enggan merespon atas gejolak yang terjadi, Ada indikasi bahwa Perusahan dalam hal ini PT. CPI dan PT. SUL yang membeli jagung dengam sengaja memplintir Harga, sehingga mereka mendapat untung yang besar dari pembelian Jagung ini.
Pemerintah Kabupaten Bima Ompong menghadapi masalah yang di hadapkan oleh petani, Terbukti Pemerintah tidak berani menekan Pihak Investor Swasta yang menjajah petani di Bima.
Kemudian Anggota DPRD PROVINSI di Komisi 2 Bapak Abdul Rauf memposting Hasil Chattingnya dengan Pihak Bulog Cabang Bima. Bahwa Bulog Sendiri akan membeli Jagung dengan Harga 4400/4500 harga yang sama di tawarkan perusahaan. Ini Membuktikan bahwa pihak Bulog dan Perusahaan Sama-sama mau mengambil untung besar dari keringat petani.
“Berdasarkan Kalkulasi kami dengan Kawan-kawan Harga jagung ditetapkan oleh pihak Perusahaan dan Bulog Jauh dari harapan. Seharus Bulog mengambil dengan harga 8700 berdasarkan Ketetapan Badan Pangan Nasional. Agar petani mendapat untuk dari hasil panennya sendiri.”,lanjut Nuskin.
Kalau situasi ini akan terus terjadi pihaknya mengingatkan pada pemerintah bahwa Gelombang perlawanan rakyat tiap sudut akan terjadi.
Untuk itu DPK JAMAN Bima menantang Bupati Hj. INDAH DAMAYANTI PUTRI dan Ketua DPRD KAB. BIMA untuk menetapkan harga Jagung yang tinggi yaitu Rp 8.700 Sebagai Bukti Pemerintah Daerah Berbakti kepada Rakyatnya.(*)
