Jamaninfo.com, Palembang – Kelompok masyarakat dari Forum Lembaga Missi
Reclaseering Republik Indonesia (LMR – RI . BPH. NMS) mengelar unjuk rasa di depan kantor Perum Bulog Kantor Wilayah Sumsel dan Babel, Kamis (10/8/2023).
Unjuk rasa tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan adanya dugaan praktik mafia beras yang dilakukan oleh oknum pejabat Perum Bulog yang berada di Kantor Wilayah Sumsel dan Babel.
Koordinator Lapangan, Ferdian menuturkan bahwa unjuk rasa hari ini di Kantor Bulog Kanwil Sumsel dan Babel adalah bentuk dari rangkaian tahapan aksi, yang mana sebelum itu pihaknya telah terlebih dahulu melakukan investigas dan meminta klarifikasi.
“kami telah meminta klrafikasi kepada Pimwil Bulog Sumsel dan Babel terkait dengan stok dan penyaluran beras pemerintah serta dugaan kurangnya timbangan beras SPHP, namun sayang pihak Bulog hanya memberikan jawaban normatif, mereka menyatakan bahwa data yang dipinta harus seizin kantor pusat” terang Ferdian.
Dalam orasinya perwakilan massa aksi, Joe Karno membeberkan beberapa kasus mafia beras yang terindikasi dilakukan oleh oknum Kanwil Bulog Sumsel dan Babel.
“Hasil telaah pihak kami pada persediaan beras selama tahun 2020 menunjukkan adanya kehilangan dan atau berkurangnya stok persediaan beras sebanyak puluhan ribu kilo di Gudang Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel”. Katanya.
Kehilangan dan atau berkurangnya stok persediaan beras yang terjadi dalam Gudang Bulog Kanwil Sumsel dan Babel dimaksud seyogyanya merupakan tanggung jawab dari Kanwil Sumsel dan Babel.
“dalam penyimpanan, penyaluran, adalah kewenangnya Kanwil Bulog untuk memasukkan, menyimpan, merawat, mengolah dan mengeluarkan beras dari gudang, jika ada kehilangan berarti ada oknum pejabat Bulog Kanwil Sumsel dan Babel yang bermain ”. Tegas Joe.
Dalam kesempatan itu juga massa aksi menyampaikan bahwa Beras SPHP yang berasal dari gudang Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel terdapat indikasi praktik pengurangan timbangan. Bedasarkan data-data dihimpun massa aksi secara uji petik dari gudang-gudang Perum Bulog dalam wilayah kerja Kanwil Sumsel dan Babel mengindikasikan adanya praktik manipulasi timbangan sehingga terjadi ketidaksesuaian timbangannya, sehingga terjadi indikasi kerugian masyarakat dan atau kebocoran keuangan negara.
“Estimasi kekurangan beras SPHP kemesan 5 Kg rata rata mengalami kekurangan 0.2 Kg dikalikan dengan pasakon beras yang berada di Gudang Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel selama tahun 2023 (bedasarkan balasan surat Bulog) yang berjumlah 38.000 ton, sehingan ditaksir dengan mengunakan HET, maka praktek mafia beras yang lakukan oleh oknum pegawai Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel dapat merugikan keuangan negara senilai Rp. 13.072.000.000,00”. Beber nya.
Selanjutnya Koordinator Aksi, Khalik Saputra menyatakan sikap mosi tidak percaya dengan Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel.
“Praktik mafia beras yang disebutkan tadi, melibatkan oknum Perum Bulog Kantor Wilayah Sumsel dan Babel, maka kami meminta Direktur Utama, Bulog Pusat agar melakukan derestrukturisasi pejabat yang ada di Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel.
Kemudian Khalik juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus mafia beras yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
“kami meminta Bapak Kapolda Sumatera Selatan melalui Kepala Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel agar segera membentuk tim penyidik untuk segera menangkap aktor intelektual dalam kasus hilangnya beras tahun 2020 dan kurangnya timbangan beras tahun 2023” hujar Khalik
Unjuk rasa di Kantor Bulog Kanwil Sumsel dan Babel berjalan dengan damai dan dikawal ketat oleh jajaran aparat dari Kapolrestabes Palembang dan TNI.
“kami ucapkan terimakasih kepada bapak bapak Polisi dan TNI yang telah mengawal aksi kami dari awal hingga akhir ini”. kata Khalik
Kemudian aksi ditutup dengan penyerahan pernyataan sikap kepada perwakilan pejabat Perum Bulog yang hadir saat unjuk rasa mafia beras berlangsung di Kanwil Sumsel dan Babel.(ty/*)
