BEBAN APBN INDONESIA BERTAMBAH BERAT
Oleh: Laksamana Sukardi
Jamaninfo.com, Opini – Pasar keuangan memiliki radar yang sangat sensitif. Radar itu sering kali menangkap perubahan arah kebijakan jauh sebelum masalah ekonomi benar-benar terlihat di permukaan.
Itulah sebabnya keputusan lembaga pemeringkat internasional, Moody’s, S&P, dan terbaru Fitch, untuk menurunkan outlook kredit Indonesia dari stable menjadi negative tidak boleh dianggap sekadar catatan teknis.
Memang, Indonesia masih mempertahankan rating BBB (investment grade). Artinya secara formal Indonesia masih berada dalam kategori negara dengan kualitas kredit yang layak investasi.
Namun dalam dunia pemeringkatan, perubahan outlook hampir selalu merupakan peringatan dini.
Ia menandakan bahwa arah kebijakan ekonomi mulai menimbulkan pertanyaan.
Dengan kata lain, radar pasar mulai menangkap sesuatu yang berubah.
Fundamental yang Masih Kuat
Secara objektif, Indonesia masih memiliki beberapa kekuatan ekonomi yang cukup solid.
Rasio utang pemerintah berada di sekitar 41 persen terhadap PDB, jauh di bawah median negara dengan peringkat BBB yang berada di sekitar 57 persen.
Pertumbuhan ekonomi juga tetap stabil di kisaran 5 persen, hampir dua kali lipat rata-rata negara dalam kelompok rating yang sama.
Selama lebih dari satu dekade, kombinasi utang yang relatif moderat dan pertumbuhan yang stabil ini menjadi fondasi reputasi Indonesia sebagai salah satu emerging market yang cukup disiplin dalam pengelolaan fiskal.
Namun dalam ekonomi, reputasi tidak hanya dibangun oleh kondisi saat ini, tetapi juga oleh arah kebijakan ke depan.
Dan di sinilah kekhawatiran mulai muncul.
Kapal Fiskal yang Mulai Bertambah Berat
Beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap APBN mulai meningkat.
Program sosial berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis diperkirakan dapat mencapai sekitar 1,3 persen dari PDB, dan sekitar 10% dari pendapatan negara.
Tujuan sosial program ini tentu tidak diragukan. Investasi pada gizi generasi muda adalah investasi jangka panjang bagi bangsa.
Namun dalam perspektif keuangan negara, program ini merupakan komitmen belanja permanen yang besar.
Masalahnya bukan pada niat baik kebijakan tersebut.
Masalahnya adalah aritmetika fiskal.
Belanja permanen membutuhkan sumber penerimaan permanen. Jika tidak, ia pada akhirnya akan dibiayai oleh utang.
Di sinilah struktur fiskal Indonesia menghadapi tantangan mendasar.
Basis Penerimaan yang Terlalu Sempit
Rasio penerimaan negara Indonesia hanya sekitar 13,3 persen dari PDB.
Sebagai perbandingan, median negara dengan rating BBB berada di sekitar 25,5 persen dari PDB.
Artinya kapasitas fiskal Indonesia secara struktural jauh lebih kecil dibandingkan negara dengan tingkat kredit yang sama.
Dengan basis penerimaan yang sempit seperti ini, setiap ekspansi belanja akan membuat kapal fiskal semakin berat.
Selama laut tenang, kapal yang berat masih dapat berlayar.
Namun ketika badai datang, berat yang berlebihan dapat menjadi masalah serius.
Risiko yang Tidak Selalu Terlihat
Kekhawatiran lain muncul dari rencana pembentukan sovereign wealth fund baru, Danantara, yang akan mengelola proyek investasi sekitar USD 26 miliar atau sekitar 1,7 persen dari PDB.
Instrumen semacam ini dapat menjadi alat pembangunan yang efektif jika dikelola dengan baik.
Namun lembaga pemeringkat mengingatkan potensi munculnya quasi-fiscal activities, aktivitas yang secara formal berada di luar APBN tetapi secara ekonomi tetap menciptakan potensi kewajiban fiskal.
Dalam pengalaman banyak negara, risiko fiskal sering kali muncul justru dari kewajiban yang tidak sepenuhnya terlihat dalam neraca pemerintah.
Pasar biasanya memperhitungkan risiko tersebut sebagai potensi kewajiban negara di masa depan.
Ketika Harga Minyak Naik, APBN Ikut Terbakar
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Bagi Indonesia, shock harga energi selalu memiliki dampak yang luas.
Pengalaman historis menunjukkan bahwa setiap kenaikan USD 10 harga minyak biasanya menyebabkan:
• Pertumbuhan ekonomi turun sekitar 0,2–0,4 persen
• Inflasi naik sekitar 0,5–0,8 persen
• Defisit fiskal meningkat sekitar 0,2–0,3 persen dari PDB
Jika harga minyak naik ke kisaran USD 100–110 per barel, inflasi bisa naik hingga sekitar 5 persen dan defisit fiskal berpotensi melebar di atas 3,5 persen dari PDB.
Namun jika harga minyak melonjak ke kisaran USD 120–130, untuk waktu yang cukup lama, tekanan ekonomi bisa menjadi jauh lebih berat.
Pertumbuhan ekonomi dapat turun mendekati 3 persen, sementara inflasi berpotensi melampaui 6 persen.
Kombinasi ini menciptakan kondisi yang dikenal sebagai mini-stagflation — pertumbuhan lemah dengan harga yang tinggi.
Dalam situasi seperti itu, tekanan terhadap APBN meningkat dengan cepat.
Subsidi energi membengkak. Suku bunga naik. Biaya utang pemerintah ikut meningkat.
APBN menjadi semakin berat.
Semakin kaku.
Dan semakin rentan.
Indonesia masih beruntung, karena laporan lembaga peringkat internasional dibuat sebelum terjadinya perang Amerika-Israel melawan Iran.
Ketika Tren Mulai Mengkhawatirkan
Penurunan peringkat kredit sebuah negara hampir tidak pernah terjadi karena satu kebijakan.
Ia terjadi karena tren.
Tren defisit yang melebar.
Tren utang yang meningkat.
Tren pembayaran bunga yang semakin besar.
Dan tren kebijakan fiskal yang terlihat semakin ekspansif.
Begitu outlook berubah menjadi negatif, pasar biasanya mulai menyesuaikan ekspektasinya.
Imbal hasil obligasi naik. Biaya utang meningkat. Investor menjadi lebih berhati-hati.
Penyesuaian yang seharusnya dapat dilakukan secara bertahap bisa berubah menjadi penyesuaian yang jauh lebih mahal.
Disiplin Sekarang atau Dipaksakan Nanti
Indonesia masih memiliki waktu untuk memperbaiki arah kebijakan fiskal.
Namun waktu tersebut tidak tak terbatas.
Konsolidasi fiskal tidak berarti menghentikan pembangunan.
Ia berarti menentukan prioritas dengan lebih disiplin.
Reprioritisasi belanja, penundaan program yang belum mendesak, dan pengendalian defisit dapat memperkuat kredibilitas kebijakan ekonomi.
Sejarah keuangan negara menunjukkan satu pelajaran sederhana:
disiplin fiskal yang dipilih sendiri selalu lebih murah daripada disiplin yang dipaksakan oleh pasar.
APBN di Ujung Tebing
Indonesia belum berada dalam krisis fiskal.
Namun arah kebijakan saat ini mulai menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
APBN hari ini berdiri di ujung tebing kebijakan.
Satu langkah yang tidak hati-hati dapat mempersempit ruang gerak ekonomi selama bertahun-tahun.
Negara besar bukanlah negara yang paling agresif membelanjakan anggaran.
Negara besar adalah negara yang tahu kapan harus menahan diri.
Jika disiplin fiskal tidak diperkuat di tengah ketidakpastian global yang semakin besar, sejarah tidak akan mencatat bahwa kita kekurangan niat baik.
Sejarah hanya akan mencatat satu hal:
Kita tidak bertanggung jawab!
Jakarta, 6 Maret 2026
