Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memandang bahwa perkembangan yang sangat cepat dalam perubahan teknologi dan transformasi lapangan kerja merupakan tantangan yang harus dihadapi saat ini.
Sulitnya memprediksi secara akurat arah perkembangan teknologi dan ekonomi digital terhadap pertumbuhan dan produktivitas mendorong pengambil kebijakan memiliki pandangan netral dalam proses penyusunan kebijakan.
“Para pengambil kebijakan memandang perubahan teknologi sebagai kesempatan untuk memacu pertumbuhan pada masa mendatang,” katanya saat menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina pada 19-20 Maret 2018 lalu.
Melalui Presidensi Argentina, Forum G20 tahun ini membawa isu mengenai future of work sebagai salah satu prioritas yang harus dibahas.
Indonesia mendukung agenda tersebut, mengingat pentingnya proses formulasi kebijakan yang tepat tanpa menimbulkan disrupsi di pasar tenaga kerja serta menjaga agar manfaat perubahan teknologi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Forum G20 juga mengusung agenda infrastruktur, yang dipandang sebagai salah satu cara untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, masih ada gap pembiayaan terhadap kebutuhan infrastruktur yang diperlukan, sehingga peran investor swasta menjadi penting untuk menutup gap tersebut. Forum G20 mengusulkan perlunya menjadikan proyek infrastruktur sebagai asset class.
Untuk mencapai ambisi tersebut, G20 akan memberikan guidance terkait standardisasi kontrak, termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan, persiapan proyek, dan mengatasi data gaps.
Sri Mulyani mendukung agenda ini karena sejalan dengan program nasional untuk mendorong percepatan infrastruktur dengan pembiayaan besar.
Ia juga berharap agar Forum G20 dapat menghasilkan petunjuk bagi Indonesia dalam menjadikan infrastruktur sebagai asset class, sehingga menumbuhkan peran besar investor swasta dalam program infrastruktur nasional.
Sebagai informasi, pertemuan yang dihadiri oleh 20 negara anggota G20, negara undangan dan observer, serta institusi internasional seperti FSB, FATF, UN, ECB, IMF, World Bank, European Commission, BIS, dan OECD tersebut membahas risiko-risiko utama dalam outlook perekonomian global dan juga kebijakan-kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
Sumber: www.kemenkeu.go.id
Editor: Hendri Kurniawan
