Stabilitas pangan menjadi salah satu kunci bagi stabilitas politik dan sosial. Maka dari itu, persoalan pangan kerap menjadi permainan politik yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk menyudutkan pemerintahan yang berkuasa.
Berkaitan dengan hal itu, Sumanto, pengusaha yang bergerak dibidang pangan meminta kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan Indonesia. Pasalnya, saat ini sudah mulai memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
“Jangan sampai persoalan pangan dilarikan pada permainan politik, itu akan menyebabkan gejolak politik yang tidak selesai-selesai,” kata Sumanto saat menjadi salah satu Pembicara dalam Rakernas Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) di Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/3).
Menurut Sumanto, beberapa kebijakan pemerintah terkait pangan banyak yang dijegal oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR). Padahal, aturan-aturan tersebut merupakan upaya dari pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap stabilitas pangan di Indonesia.
“Kasihan pemerintah ini, banyak kebijakannya yang dijegal di DPR, jadi gak bisa fokus,” ungkapnya.
Sumanto juga berharap masing-masing lembaga pemerintahan yang terkait dengan persoalan pangan untuk duduk bersama untuk merumuskan satu kebijakan pangan yang terintegrasi satu sama lain.
“Harusnya para menteri ini duduk bersama untuk mendiskusikan dan merumuskan persoalan pangan secara komperhensif, jika terpisah-pisah, ini akan sangat mudah dimainkan oleh kelompok tertentu,” ujarnya.
Reporter: Eva Ulpiati
