Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam melakukan pembangunan infrastruktur, baik itu berupa baik hard infrastructure maupun soft infrastructure, seperti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi digital.
“Sudah 3 tahun Pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Di tahun 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan sambutan dalam High Level Parliamentary Meeting sebagai rangkaian acara International Monetary Fund – World Bank Group (IMF-WBG) 2018 di Nusa Dua Bali, Senin (8/10).
Darmin mengatakan bahwa investasi SDM memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan.
“Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Peta jalan ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini,” katanya.
Selain itu, peta jalan tersebut juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.
“Kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi. Salah satu upayanya adalah penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan industri, karena kurikulum saat ini belum sejalan dengan perkembangan Industri 4.0 dan Ekonomi Digital. Kemudian, untuk menjamin manifestasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang optimal, koordinasi yang intensif antara pemerintah, industri, asosiasi, dan semua pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan,” imbuh Darmin.
Dalam memandang dinamika era digital seperti seperti saat ini, Darmin mengimbau bahwa tak hanya eksekutor, melainkan legislator yang juga memiliki peran penting dalam transformasi bangsa di era digital.
Menurutnya, perlu ketersediaan dari para pembuat Undang-Undang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mempelopori perubahan, dan mampu menangkap peluang. “Para pembuat Undang-Undang harus mampu menghasilkan terobosan besar yang kreatif, visioner, inovatif, sekaligus mampu mengelola dampak sosial yang diakibatkan,” tandasnya.
Ia juga berharap pertemuan ini mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang akurat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam menghadapi perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital.
Darmin mengungkapkan bahwa perlu adanya pengaturan regulasi yang komprehensif untuk mengimplementasikan investasi sumber daya manusia. Regulasi tersebut yang akan menjadi panduan untuk memastikan bahwa semua program akan sejalan dengan peraturan yang ada.
“Tanpa regulasi yang jelas, kami khawatir hal-hal itu akan keluar dari harapan. Dalam hal ini, eksekutif dan legislatif harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan regulasi dapat dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.
Darmin mengapresiasi simpati dari dunia internasional terhadap bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. “Terima kasih. Mari kita mendoakan agar mereka bisa segera pulih,” harapnya.
Hadir dalam kesempatan ini antara lain: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo; Chair of The Parliamentary Network on the World Bank & IMF, Jeremy Lefroy; Director External and Corporate Relations World Bank Group, Jill Wilkins; dan Assistant Director Communications Department IMF, Sabina Bhatia.
Sumber: www.ekon.go.id
Editor: Eva Ulpiati
