Memasuki tahun Politik, kabar bohong atau hoaks masih merajalela di media sosial. Berdasarkan pantauan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Selama periode Juli-September 2018, setidaknya terdapat 230 hoaks yang diklarifikasi, termasuk di dalamnya 135 hoaks politik.
Jika dibiarkan, hal ini akan mengancam demokrasi di Indonesia dan memicu keributan yang berpotensi mengarah pada disintegrasi bangsa. Maka dari itu, dibutuhkan langkah serius untuk meredam penyebaran kabar-kabar bohong itu.
Presideum Mafindo Anita Wahid mengungkapkan bahwa selama September 2018 saja, terdapat lebih dari 52 hoaks politik, dengan 36 hoaks menyerang kubu Jokowi-Ma’ruf, pemerintah dan pendukungnya, dan 16 hoaks yang menyerang kubu Prabowo-Sandiaga Uno.
“Hoaks terkait politik berdampak pada turunnya kredibilitas Pemilu. Kualitas pemilihan menurun dan merusak rasionalitas pemilih. Selain itu, hoaks juga bisa menimbulkan konflik sosial yang mengarah kepada disintegrasi bangsa,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/10).
Anita menegaskan, elit politik seharusnya sadar bahwa kemenangan yang diraih dengan menghalalkan penyebaran hoaks adalah kekalahan bangsa yang bertentangan dengan nilai dasar bangsa.
“Mereka harus lebih bertanggung jawab ketika melakukan kontestasi politik harus dengan memberikan keteladanan dalam menggunakan media sosial secara bijak,” tegasnya.
Sementara itu, Pakar Media Sosial Nukman Luthfie mengatakan bahwa hoaks di sektor-sektor yang lain, seperti kesehatan, juga merugikan dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Penolakan vaksin di banyak tempat penyebab utamanya adalah terpapar hoaks di media sosial.
“Ini mengakibatkan beberapa daerah terancam terkena tsunami penyakit menular yang sangat berbahaya seperti disentri dan rubella. Begitu juga dengan hoaks kebencanaan, yang menimbulkan kepanikan di masyarakat, membuat penanganan bencana terganggu, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa,” kata dia.
Selain itu, hal lain yang mengkhawatirkan adalah banyaknya orang terpelajar yang ikut menyebarkan hoaks baik disadari maupun tidak. “Banyak masyarakat bahkan yang terpelajar pun belum bisa membedakan antara hoaks dan yang benar. Mereka menyebarkan apapun yang mereka suka. Suka dulu, enggak perlu betul,” terang Lukman.
Reporter: Catur Apriliana
