Panglima TNI saat ini, Marsekal Hadi Tjahjanto, berjanji akan melanjutnya program yang sudah dirumuskan oleh Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo. Program tersebut ialah sinkronisasi kekuatan terhadap pembangunan nasional. Pasalnya, program tersebut sejalan dengan program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
“Ada 5 program prioritas, pembangunan di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, dan Selaru. Ini akan saya lanjutkan,” ujar Hadi usai pelantikannya sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12).
Terkait mutasi di jajaran pimpinan tinggi TNI, Hadi menyampaikan bahwa hal tersebut ada aturannya. Aturan tersebut berdasarkan Jukmin yang ada.
“Mutasi itu bisa apabila personel tersebut sudah menjalani jabatan 2 tahun dan memang diperlukan untuk kedinasan dalam rangka mendukung tugas pokok, mendukung visi dan misi pimpinan,” katanya.
Sedangkan mengenai alat utama sistem persenjataan (alutsista), Ia menjelaskan bahwa alutsista yang dimiliki TNI saat ini berpedoman atau based on MEF (Minimum Essential Force) yang sudah masuk Rencana Strategi (Renstra) kedua, yakni 2014-2019.
“Sehingga kita menunggu saja ada beberapa yang harus segera dipenuhi, diantaranya adalah pemenuhan pesawat tempur, radar, dan kapal selam, itu yang sedang kita tunggu. Sehingga restra kedua ini diharapkan, kalau pembagian restra pertama adalah 30%, 30%, dan 40% sehingga semuanya 100, dan saat ini kita menunggu realisasinya sampai 2019 nanti restra kedua sudah tercapai 30%,” jelas Hadi.
Soal Pemilu, Hadi menegaskan bahwa TNI dan Polri bersama-sma dengan komponen lainnya akan senantiasa netral terhadap pemilu.
“Kita akan melaksanakan kegiatan ini bersama-sama Polri, kita solid dengan Polri untuk menjaga jalannya pesta demokrasi ini. Sehingga netralitas itu akan kita jaga di atas segala-galanya,” tutupnya. (red)
