Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Iwan Dwi Laksono menyayangkan keputusan PT Pertamina (Persero) yang melakukan pemangkasan terhadap penyaluran premium tahun ini.
Menurutnya, Pertamina harus tetap menjaga ketersediaan premium di masyarakat. Pasalnya, hal itu merupakan tugas Pertamina dari Pemerintah agar tetap menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Pertamina harus menjalankan tugas negara untuk menjamin ketersediaan BBM,” tegas Iwan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/4).
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat bahwa sepanjang per Maret 2018, terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam penyaluran premium oleh PT Pertamina (Persero) kepada masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk wilayah Jawa Madura dan Bali (Jamali) yang termasuk Jenis Bahan Bakar Umum (JBU), per maret 2018 ini, penyaluran premium hanya mencapai 774.435 barel per hari (bph). Padahal, periode yang sama tahun 2017, penyalurannya mencapai 1.546.089 bph. Ini artinya, penyaluran premium di wilayah Jamali turun 50%.
Sementara itu, untuk wilayah non Jamali, per Maret 2018 penyaluran premium hanya 1.324.039 bph. Dalam periode sama tahun 2017, penyalurannya mencapai 2.031.894 bph. Dengan kata lain, pasokan premium untuk wilayah di luar Jawa Madura dan Bali turun sebesar 35%.
Iwan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, Pertamina seolah-olah terpisah dari Pemerintah. Padahal, tugas utama Pertamina, selain melakukan pengusahaan migas, ialah memastikan ketersediaan BBM bagi rakyat. “Ini Pertamina dibuat Negara, atau Negara dibuat untuk membesarkan Pertamina?” cetusnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada Pertamina untuk tidak mengurangi pasokan BBM jenis Premium dan memastikan pasokannya aman. Pasalnya, komitmen penyediaan premium tersebut dilakukan dalam rangka mempertimbangkan daya beli masyarakat Indonesia.
Reporter: Eva Ulpiati
