Pemerintah berencana akan meningkatkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2019 mendatang naik dua kali lipat dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya, yaitu Rp 17 triliun.
“Pada tahun 2019 sudah diusulkan, sesuai arahan Bapak Presiden, anggaran untuk Program Keluarga Harapan itu ditambah jadi 2 kali lipat,” kata Menteri Sosial Idrus Marham usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/7).
Idrus menjelaskan, jika pada tahun 2018 pemerintah telah mengalokasikan Rp 17 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat PKH, pada tahun 2019 direncanakan pengalokasian anggaran sebesar Rp 31 triliun.
Ia menuturkan, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga lainnya, PKH merupakan program sosial yang paling efektif menekan angka kemiskinan. Untuk peningkatan program tersebut, pada 2019 nanti pemerintah akan melakukan perbedaan sistem PKH.
“Kalau kemarin ini 2018 itu caranya masih sama rata, 2019 nanti itu tidak lagi sama rata tetapi besaran penerimaan setiap keluarga itu sangat tergantung pada bebannya,” ungkapnya.
Dalam pertemuannya dengan Presiden, Idrus melaporkan ihwal perkembangan hasil survei BPS mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan menjadi 9,82 persen dari 10,12 persen menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan oleh pemerintah sangat sesuai dengan kebutuhan rakyat dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, sinergitas antara kementerian dan lembaga menjadi faktor kedua tercapainya penurunan tingkat kemiskinan tersebut. “Misalkan adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani KIP, Kementerian Kesehatan (menangani) BPJS, kemudian juga Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Kementerian Desa, dan kementerian-kementerian lain betul-betul bersinergi untuk menangani bagaimana peningkatan kesejahteraan rakyat,” paparnya.
Idrus menambahkan, faktor yang paling penting ialah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang turun langsung ke bawah mengecek pelaksanaan program-program pemerintah yang ada.
“Tiga faktor inilah yang membuat bagaimana program-program kementerian-kementerian yang ada dilaksanakan secara efektif dan punya hasil penurunan angka kemiskinan,” pungkasnya.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
