JAMAN, Nasional (31/7) – DPD Jaman Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pernyataan sikap atas tragedi Kerusuhan Berbau SARA di Kota Tanjung Balai Asahan Sumut.
Dalam perkembangan negeri ini kejadian yang dilatar belakangi SARA sangatlah sering terjadi. Ada prinsip yang menjadi akar persoalan yang tidak pernah mampu serius dituntaskan negara.
Fase perkembangan masyarakat berpengaruh pada fase perkembangan demokrasi.
Sisa-sisa feodalisme dalam tatanan pemerintahan yang berkolaborasi dengan neoliberalisme memberikan arah kepada tumbuhnya raja-raja kecil diiringi kekuatan ekonomi yang sudah pasti saling bertarung dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan.
Konfigurasi akan selalu berubah seiring dengan pergantian rejim. Stabilitas tidak akan berbanding lurus dengan liberalisasi.
Konflik kepentingan memperebutkan kekuasaan cenderung menggunakan segala cara dimana salah satu yang rentan adalah SARA.
Hal ini bisa terjadi karena ini memang merupakan bom waktu yang telah secara sistematis dibangun oleh para penguasa yang sewaktu waktu digunakan pada situasi dan keadaan tertentu.
Pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh praktek ekonomi “siapa kuat dia yang menang” mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan gotong royong akibatnya memperdalam jurang kesenjangan social. Hal ini kemudian menjadi api dalam sekam yang menyuburkan kebencian antar etnis yang sewaktu-waktu bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memantik kerusuhan. Situasi nyata kesenjangan sosal akibat kegagalan negara sejak orde baru yg membentuk pengkotak-kotakanan dari sisi Ekonomi dan juga kelompok tertentu yang diidukung sistem kekuasaan yg korup dan jahat.. ini adalah bom waktu..
Kepentingan ekonomi politik utk kekuasaan sangat rentan menggunakan segala hal untuk dijadikan alat dalam merebut kepentingan kelompok. Kekerasan dan kerusuhan yang direncanakan baik terang-terangan maupun diam-diam dengan memanfaatkan sentiman kebencian antar etnis selalu dirancang untuk menjadi tindakan brutal dan mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Pembakaran rumah vihara yang terjadi tanjung balai oleh sekelompok massa yang mengatas namakan ummat islam adalah bukti nyata bahwa masyarakat kita sangat rentan untuk dihasut dengan isu agama yang sejatinya bertujuan untuk membenturkan masyarakat dan menyulut kerusuhan yang lebih besar dimana akarnya sama sekali bukan persoalan agama.
Tanjung Balai Asahan sudah sejak lama dikenal sebagai wilayah yang sangat toleran dan multi etnis. Tapi ketidak mampuan negara dalam mengatasi kesenjangan social, meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi api dalam sekam yang siap untuk kapan saja diledakkan menjadi kerusuhan social. Indikasi tanjung balai menjadi entry point import barang-barang illegal yang dikuasai etnis tionghoa dan di bekingi oleh oknum apparat serta indikasi masuknya tenaga asing illegal lewat daerah ini telah menjadi kasak-kusuk yang memanaskan situasi.
Melihat situasi diatas DPD JAMAN Sumut mengutuk keras pihak-pihak yang memanfaatkan isu sentiment agama untuk menyulut kerusuhan. Atas alasan apapun tindakan membakar rumah ibadah adalah tindakan biadab yang tidak dibenarkan oleh agama manapun.
Negara juga harus bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi dan menghukum siapa saja yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Karena kami melihat negara cenderung abai, hingga bukan hanya satu vihara yang berhasil dibakar, terlihat jelas tidak ada upaya pencegahan yang maksimal dari aparat keamanan di tanjung balai.
Negara juga harus segera menuntaskan akar persoalan kesenjangan dan kesejahteraan yang terjadi di wilayah tanjung balai asahan. Tegakkan hokum secara merata dan jangan beri peluang mafia, penyelundup, serta agen imigran illegal tumbuh kembang di wilayah tanjung balai asahan.
Kembalikan kedamaian di tanjung balai sebagai daerah yang multi etnis dan toleran. (Rilis/red)
