Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa netralitas TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak merupakan hal yang bersifat mutlak dan tak perlu diragukan lagi.
Hal itu menjawab sejumlah tudingan terhadap netralitas tiga lembaga negara itu dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.
“Netralitas TNI, Polri, dan BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada,” ujar Presiden di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (25/6).
Presiden menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan arahan kepada pimpinan masing-masing lembaga, yakni Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk tetap menjaga netralitas para aparat negara di Pemilu dan Pilkada mendatang.
“Ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, dan BIN. Sudah saya sampaikan pada Kabin, Kapolri, dan Panglima TNI. Jadi tidak usah ditanyakan lagi,” ucapnya.
Dalam rangka mendukung dan mengawasi proses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, Presiden juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ditemukan kecurangan.
“Kita juga mengundang masyarakat untuk bersama-sama mengawasi. Marilah bersama-sama kita awasi. Ada ketentuannya, kalau dilihat ada yang tidak netral silakan dilaporkan ke Bawaslu. Jelas sekali saya kira,” tandasnya.
Sumber: Biro Pers Setpres
