Jamaninfo.com, Jakarta, 1 September 2025 – Aliansi Akademisi Peduli Indonesia menyampaikan keprihatinan dan kepedulian mendalam terhadap kondisi bangsa yang tengah menghadapi krisis multi dimensi. Dalam siaran pers yang dirilis, para ilmuwan menegaskan bahwa sebagai gerakan moral penjaga pintu gerbang kebenaran dan budaya ilmiah melalui produksi ilmu pengetahuan, mereka merasa perlu bersuara atas situasi yang membahayakan rakyat dan masa depan Indonesia.
Aliansi menilai jurang yang lebar terlihat antara elit penyelenggara negara dan rakyatnya. Dalam negara hukum, seharusnya penyelenggara negara tunduk pada hukum, namun yang terjadi justru sebaliknya. Para elit memperkuat kekuasaan dengan mengubah hukum, merumuskan kebijakan, dan mengalokasikan maupun merelokasi anggaran negara untuk kepentingan kekuasaan. Kebijakan tersebut dinilai tidak berbasis bukti ilmiah, tidak mengakomodasi realitas, pengalaman, dan kebutuhan rakyat.
“Hal ini terbukti dari banyaknya program yang salah sasaran, rawan penyimpangan, dan bahkan cenderung ditafsirkan sebagai power build-up sehingga memicu penolakan rakyat,” demikian pernyataan Aliansi.
Situasi tersebut, lanjut mereka, menyebabkan pilar-pilar negara hukum melemah. Pertama, keruntuhan demokrasi karena partisipasi publik tidak terakomodasi. Kedua, melemahnya prinsip moral, keadilan, hak asasi manusia, serta keadilan ekologis dalam instrumen hukum dan kebijakan. Ketiga, kegagalan lembaga pengadilan mempertahankan independensinya sehingga mekanisme kontrol melemah.
Selain itu, elit politik disebut kerap melancarkan pidato populis yang tidak sesuai kenyataan di lapangan. Data BPS dinilai membingungkan karena berbeda dengan data lembaga survei dunia maupun survei independen, misalnya terkait tingkat kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah kemudian menindaklanjutinya dengan kebijakan sewenang-wenang, termasuk menaikkan pajak berlipat akibat pengetatan anggaran dari pusat.
Aliansi menilai dampaknya sangat serius: kemiskinan meningkat, daya beli turun, PHK meluas, industri gulung tikar, investor hengkang, serta biaya pendidikan makin mahal. Kondisi ini membuat rakyat kehilangan kepercayaan, harapan, hingga marah, sehingga berpotensi melahirkan protes, amuk massa, bahkan kekacauan sosial.
Aliansi juga mengkritik prioritas pembangunan yang lebih ekstraktif, menguras sumber daya alam tanpa batas dan memperkaya sekelompok orang. Model pembangunan ini telah merusak alam secara masif, merampas ruang hidup masyarakat adat, menghancurkan kebudayaan, serta menimbulkan ancaman kematian akibat ekosida dan biosida. Akibatnya, bangsa kehilangan sumber pengetahuan dan keanekaragaman hayati yang tak dapat dipulihkan.
Lebih jauh, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa yang menyuarakan realitas rakyat justru direspons represif, dilabeli anarkis dan didanai asing. Aliansi menekankan pentingnya membedakan demonstran yang benar-benar memperjuangkan rakyat dengan penyusup yang memprovokasi kerusuhan. Mereka juga menyoroti pembungkaman media dan kebebasan berekspresi yang semakin nyata.
Berdasarkan situasi tersebut, Aliansi Akademisi Peduli Indonesia menyampaikan tujuh desakan utama kepada pemerintah:
- Restrukturisasi kabinet dan pejabat lembaga pemerintahan agar ramping, efisien, dan tidak membebani keuangan negara, serta meninjau kembali pengangkatan pejabat yang tidak berbasis kompetensi, profesionalisme, dan integritas.
- Meninjau ulang kebijakan politik anggaran yang salah sasaran dan tidak berbasis data valid, dengan ketentuan:
- Sumber keuangan negara seharusnya berasal dari perampasan aset koruptor dan pengusaha SDA, bukan dari pajak rakyat.
- Alokasi anggaran harus mengutamakan pendidikan dan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, miskin, perempuan, dan anak, dengan pendekatan welfare benefits bukan charity.
- Gaji dan fasilitas berlebihan anggota legislatif, pensiun seumur hidup, serta gaji direksi dan komisaris BUMN miliaran rupiah per bulan harus ditinjau ulang karena melukai rasa keadilan.
- Meninjau kembali instrumen hukum dan kebijakan instan yang bermuatan kepentingan kekuasaan dan merugikan rakyat, serta memprioritaskan pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Memberantas korupsi, gratifikasi, dan kecurangan sebagai kejahatan luar biasa yang mengurangi hak rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
- Menghentikan darurat militer atau sipil yang berpotensi represif terhadap masyarakat sipil, serta memastikan tindakan tegas hanya ditujukan pada penyusup provokator.
- Menghentikan upaya menyesatkan sejarah bangsa dan tidak mereduksi simbol kehormatan negara dengan pemberian penghargaan murah kepada lingkar kekuasaan.
- Mencegah diskriminasi rasial dan kekerasan berbasis gender.
Aliansi menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa pemerintah harus mengembalikan orientasi pembangunan untuk rakyat, dengan menempatkan kesejahteraan, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama.(*)
