Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh.
Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam pembukaan acara Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX, dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) 2018 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (19/10).
“Percuma jalan tolnya rampung, jalan besarnya rampung, tapi jalan desanya tidak bisa dilewati. Percuma ada jalan besar, ada jalan tol, tapi jalan kecamatannya rusak. Semua harus tersambung dari yang kecil sampai yang besar. Inilah mengapa adanya dana desa,” tegasnya.
Presiden menyampaikan bahwa selama empat tahun belakangan ini, Pemerintah sudah melakukan pembangunan infrastruktur yang berskala besar seperti jalan tol, bandara, pelabuhan dan bendungan.
“Kemudian yang sedang, yang kecil siapa? Ya provinsi, kabupaten, dan desa, sehingga pembagian kerja menjadi jelas. Jangan semuanya dari pusat. Harus bagi-bagi kita ini,” tambahnya.
Presiden menerangkan bahwa tahun 2018 ini, anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 400 triliun. Sementara itu, untuk dana desa di tahun 2015 sebesar Rp 20 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 47 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun. Rencananya, tahun 2019 anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp 70 triliun.
Maka dari itu, Ia berharap agar pembangunan infrastruktur dana desa dapat berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi lokal.
“Misalnya dalam penyediaan bahan material seperti pasir, batu, atau semen dengan mengutamakan produk lokal. Dengan begitu, uang dari dana desa dapat berputar di desa, di kecamatan, atau minimal setingkat kabupaten,” terangnya.
“Saya titip, untuk pembangunan infrastruktur besar maupun infrastruktur desa, kita akan mulai menggeser ke pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi daerah dan desa. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung tidak apa-apa, tapi mulai digeser untuk pemberdayaan ekonomi,” tambahnya.
Presiden juga mengungkapkan rencana pemerintah yang akan memberikan anggaran langsung ke kelurahan seperti halnya dana desa. Hanya saja nominalnya masih dalam kajian pemerintah.
Editor: Rahmawati Alfiyah
