Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pengelolaan dana haji harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Pasalnya, umat telah memberikan kepercayaannya kepada pemerintah untuk mengelola dananya.
Hal ini disampaikan oleh Presiden saat menggelar rapat terbatas membicarakan tentang pengelolaan dana haji di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4).
“Tentu saja kita ingin (pengelolaan) yang transparan dan akuntabel. Karena ini sangat penting dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ada,” ujarnya.
Usia mengikuti rapat terebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa pembahasan dalam ratas tersebut membahas seputar persiapan penyelenggaraan haji tahun 2018 ini. Menurutnya, persiapan penyelenggaraan hingga saat ini sesuai dengan yang direncanakan.
“Prinsipnya, berbagai persiapan selama di Tanah Suci alhamdulillah sudah mendekati final,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kemungkinan penggunaan dana haji untuk hal yang lebih efektif, sehingga penggunaannya tidak hanya untuk Jemaah haji, melainkan untuk hal-hal yang berguna bagi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.
“Bapak Presiden intinya menekankan bahwa investasi itu selain harus betul-betul dilakukan dengan prinsip syariah dan kehati-hatian, juga harus memilih yang paling kecil risikonya dan bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa program investasi yang akan dilakukan terdiri atas dua jenis: investasi di Arab Saudi dan Indonesia. Hal itu dilakukan agar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih efisien.
“Tahun 2019 kita akan melakukan investasi supaya biaya ibadah haji lebih efisien dan jemaah lebih nyaman, serta seluruh kontrak-kontrak pemondokan dilakukan lebih awal dan tidak lagi dilakukan hanya satu tahun saja,” tuturnya.
Mengenai investasi di Indonesia, BPKH telah melakukan penandatanganan dengan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah) yang dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Melalui PINA, investasi yang dilakukan akan dipastikan hanya kepada proyek-proyek yang memiliki risiko rendah, menghasilkan keuntungan yang optimal, serta berprinsip syariah.
“Kalau di Arab Saudi jelas seperti hotel, katering, dan transportasi. Seluruh upaya investasi itu pada prinsipnya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama. Mudah-mudahan biaya penyelenggaraan haji kita menjadi lebih efisien,” tandas Anggito.
Sumber: Biro Pers Setpres
Editor: Eko “Gajah”
