Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap pelaksanaan program padat kerya dapat membuka peluang lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dengan begitu pemerataan ekonomi di pedesaan dan mengatasi kesenjangan.
Ia menyebutkan, program padat karya tahun 2018 dirancang untuk mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja (HOK) dengan upah yang dibayarkan secara harian mencapai Rp2,4 triliun dari total alokasi sebesar Rp11,24 triliun.
“Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran Rp11,24 triliun dari total Rp107,3 triliun di 2018 untuk program padat karya cash,“ kata Basuki di Jakarta, Kamis (04/01).
Program padat karya, mencakup program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), rumah khusus dan pemeliharaan rutin jalan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso menyebutkan, ke-12 daerah itu adalah Kabupaten Dharmasraya (Sumatea Barat), Muko-muko (Bengkulu), Musi Rawas (Sumatra Selatan), Lampung Tengah (Lampung), Kota Serang (Banten), Majalengka (Jawa Barat), Sragen, Grobogan, dan Cilacap (Jawa Tengah), Gorontalo (Provinsi Gorontalo), Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), dan Konawe (Sulawesi Tenggara).
“Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada jumlah petani dan jumlah pelaksana kegiatan proyek padat karya dan jumlah penerima manfaat yang cukup signifikan dalam satu lokasi desa di masing-masing kabupaten tersebut,” jelas Imam.
Ia berharap dengan adanya integrasi pelaksanaan proyek padat karya di lingkungan Kementerian PUPR akan memberikan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat di daerah tersebut. (HK)
