Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Pemerintah selalu berkomitmen untuk mengelola APBN dengan profesional dan penuh tanggung jawab.
Ia menegaskan Pemerintah akan terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tiap tahun agar terus mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“APBN adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bermanfaat bagi rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan tidak boleh tercederai oleh penyelewengan atau korupsi. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat,” ujar Sri Mulyani saat menyampaikan LKPP (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditorium BPK RI, Rabu (28/03).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa nilai aset tahun 2017 meningkat hingga mencapai Rp 7.807,5 triliun. Hal itu menunjukkan bahwa anggaran belanja negara tidak hanya digunakan untuk mendukung operasional semata.
“Melainkan juga telah menghasilkan aset yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia menyatakan bahwa pinjaman tetap dapat dikendalikan, sehingga Pemerintah mampu menjaga rasio utang tetap berada di tingkat yang aman, yaitu 29,4% terhadap PDB.
Capaian rasio utang tahun 2017 merupakan indikator bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menggunakan utang sebagai instrumen keuangan dan sumber pembiayaan.
“Utang bukan hanya sebagai instrumen untuk menutup defisit APBN, namun juga sebagai instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Sumber: www.kemenkeu.go.id
Editor: Hendri Kurniawan
