Jakarta – Banyak pihak yang meragukan bahwa pemenuhan kebutuhan energi di subsector Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat dipenuhi. Bahkan, target 23% EBT pada tahun 2025 bauran energi dianggap sebagai target yang sangat ambisius.
Direktur Jenderal EBT dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyampaikan, meski bukan hal yang mudah, pemerintah optimis mampu mewujudkan target tersebut.
“Sulit dicapai bukan berarti tidak bisa dicapai. Upaya-upaya maksimum sudah kita lakukan di Kementerian ESDM,” ujar Rida dalam acara Seminar Nasional EBT “Antara Realita dan Harapan”, di Jakarta, Selasa (12/12).
Menurut Rida, angka 23% atau setara dengan 92,2 Million Tonne Of Oil Equivalent (MTOE) sebenarnya merujuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai angka 8% pada tahun 2025.
Sebenarnya, melalui Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, penetapan bauran energi sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa ketentuan mengenai target bauran energi tidak dapat dievaluasi sebelum 5 tahun sejak ditetapkan. Bahkan, pembahasan terkait pembuatan peraturan tersebut pemerintah juga melibatkan DPR RI.
“KEN dapat ditinjau kembali paling cepat 5 tahun itupun jika dipandang perlu,” jelasnya.
Rida mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan EBT berdasar pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan sejalan dengan Nawacita pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
Berkaitan dengan hal itu, pembangunan infrastruktur EBT banyak dilakukan di daerah-daerah terpencil. Hal ini merupakan upaya Kementerian ESDM dalam mewujudkan ketersediaan energi secara merata dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
“Jadi ini gambaran bagaimana kemudian bauran energi kita ukur,” tutupnya. (HK)
